Pemkot Bogor Tambah 3.868 PPPK,  Adityawarman Tegaskan Penguatan Good Governance

BOGOR — Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, menegaskan bahwa kehadiran 3.868 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu akan menjadi penguatan nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Bogor. Hal itu ia sampaikan usai menghadiri Upacara HUT ke-54 KORPRI sekaligus penyerahan SK PPPK Paruh Waktu Pemerintah Kota Bogor di Lapangan Sempur, Senin 1 Desember.

Adit menyatakan PPPK Paruh Waktu merupakan bagian penting dari upaya Pemerintah Kota Bogor untuk mempercepat pencapaian target pelayanan sesuai RPJMD dan memperkuat prinsip good governance. Dengan jumlah personel yang besar dan tersebar di berbagai unit kerja, ia optimistis pelayanan kepada masyarakat akan semakin cepat, tepat, dan responsif.

“Kami berharap kehadiran PPPK Paruh Waktu dapat mendongkrak kualitas pelayanan pemerintahan secara signifikan. Mereka adalah ujung tombak agar target pelayanan optimal dapat tercapai,” ujar Adit, Rabu 10 Desember.

Berdasarkan data BKPSDM Kota Bogor, tenaga PPPK Paruh Waktu mengisi formasi strategis, terdiri dari 200 guru, 17 tenaga kesehatan, serta 3.651 tenaga teknis. Untuk tenaga teknis, formasi terbagi dalam empat jabatan: Pengelola Umum Operasional (749 orang), Operator Layanan Operasional (2.492 orang), Pengelola Layanan Operasional (116 orang), dan Penata Layanan Operasional (294 orang). Banyaknya formasi teknis ini diharapkan memperkuat lini layanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam momentum HUT KORPRI, Adit juga mengingatkan kembali bahwa ASN dan PPPK adalah garda terdepan pelayanan publik. Ia menekankan pentingnya integritas, disiplin, serta orientasi kerja yang sepenuhnya berfokus pada masyarakat.

“Pelayanan kepada masyarakat adalah alasan utama kehadiran aparatur pemerintah. Semua jajaran harus memastikan pelayanan publik berjalan semakin baik,” kata Adit.

Adit menambahkan, APBD 2026 yang telah disusun bersama Pemerintah Kota Bogor diharapkan dapat menjawab kebutuhan warga dan dijalankan secara efektif. Ia menegaskan peran aparatur sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program pemerintahan tahun depan.

“Tahun depan adalah fase penting bagi penyelenggaraan pemerintahan Kota Bogor. Peran ASN dan PPPK menjadi sangat krusial untuk mewujudkan visi Wali Kota Dedie dan Wakil Wali Kota Jenal,” tutupnya.