YOGYAKARTA - Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto yakin tak ada pihak yang sampai hati mengorupsi bantuan bagi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Saya yakin kita semua prihatin. (Namun, red.) enggak ada yang mengorupsi bantuan-bantuan ini,” kata Titiek usai menghadiri salah satu rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin, 8 Desember.
Meski begitu, Titiek menerangkan seluruh pihak harus memastikan bantuan untuk para korban bisa tersalurkan. “Mudah-mudahan pegawai-pegawai, atau petugas-petugas di lapangan semua juga melaksanakannya dengan baik,” tegasnya.
Adapun Presiden Prabowo Subianto Prabowo secara tegas mengingatkan jajaran kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk menjaga integritas dalam penggunaan anggaran dan distribusi bantuan. Tak boleh ada pihak yang melakukan penyelewengan.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat memberi arahan dalam rapat terbatas penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Minggu, 7 Desember.
“Tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan… Jangan ada mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat,” kata Prabowo saat itu.
Menanggapi hal ini, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengaku siap mengutus anak buahnya mengawasi anggaran bantuan bagi korban bencana di wilayah Aceh dan Sumatera. Langkah ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan berkaitan dengan bantuan hingga donasi.
“Nanti mungkin kami akan menugaskan kedeputian yang terkait dengan itu, apakah ada Korsup atau mungkin pencegahan untuk bekerja sama melihat supaya jangan sampai itu berulang kembali ada penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan bantuan, ya, donasi dari masyarakat,” kata Setyo kepada wartawan di Yogyakarta, Senin, 8 Desember.
Setyo mengamini penyelewengan donasi memang menjadi masalah. Karena, pemberiannya biasanya dilakukan melalui banyak pintu.
“Ada yang dilakukan secara langsung, ada yang dilakukan melalui lembaga yang sudah ditentukan,” tegasnya.
Meski begitu, Setyo menyebut anak buahnya baru akan ditugaskan setelah kondisi di wilayah terdampak lebih kondusif. “Ini kan sekarang prosesnya agak darurat, artinya sedang merespons dulu,” ungkap dia.
“Yang pertama dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana mengembalikan terhadap para korban, prioritasnya kan di situ,” sambung Setyo yang juga pernah menjabat Direktur Penyidikan KPK.
