MATARAM – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyatakan alokasi beras cadangan bencana untuk tahun 2026 turun drastis menjadi lima ton dari alokasi tahun 2025 yang mencapai 20 ton.
Kepala DKP Kota Mataram Sudirman mengatakan penurunan tersebut dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah secara nasional.
Kendati demikian, ia memastikan kebutuhan penanganan bencana tetap dapat ditopang melalui stok cadangan yang tersedia.
“Jumlah beras cadangan pangan kami tahun 2026 turun dibandingkan alokasi 2025 dan tahun sebelumnya sebanyak 20 ton,” ujar Sudirman di Mataram, Antara, Jumat, 5 Desember.
Ia menjelaskan stok beras cadangan bencana tahun 2025 sebanyak 20 ton baru terealisasi pada akhir November. Karena itu, sisa stok tersebut masih dapat digunakan untuk penanganan bencana hingga pertengahan 2026.
Dengan penurunan alokasi fisik, anggaran untuk pengadaan beras cadangan ikut menurun. Tahun 2025, DKP menerima anggaran sebesar Rp275 juta untuk pengadaan 20 ton beras. Namun pada 2026, hanya sekitar Rp59 juta karena pengadaan tinggal lima ton.
Menurut Sudirman, kesiapan cadangan pangan menjadi penting mengingat Kota Mataram memiliki kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi selama musim hujan. Sebagai wilayah pesisir dengan garis pantai sepanjang 9,1 kilometer, Mataram kerap menghadapi banjir, longsor, serta abrasi pantai.
“Warga di pesisir pantai hampir setiap tahun terdampak banjir rob akibat gelombang pasang. Jadi semua harus kami siapkan untuk meringankan beban korban bencana,” katanya.
Terkait mekanisme penyaluran, Sudirman menjelaskan bahwa beras cadangan hanya dapat dikeluarkan melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Mataram. Kelurahan terdampak bencana harus mengajukan permintaan bantuan kepada DKP sebagai dasar pemrosesan SK.
BACA JUGA:
“Setelah ada persetujuan kepala daerah, barulah beras kami keluarkan. Intinya, bantuan beras harus melalui persetujuan wali kota,” ujarnya.