Bagikan:

JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) menilai pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, tidak lagi menjadi persoalan pro dan kontra setelah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah.

Menurut JK, masyarakat sebaiknya menerima keputusan tersebut sebagai bagian dari kenyataan sejarah. Ia mengakui bahwa Soeharto memiliki kekurangan, namun jasa dan kontribusinya bagi bangsa juga tidak bisa diabaikan.

“Bahwa dia kekurangannya semua orang tahulah. Siapa sih yang lebih sempurna, kan tidak ada juga kan,” kata JK usai menghadiri acara World Peace Forum di kompleks parlemen, Jakarta, Antara, Senin, 10 November. 

JK menilai, pada masa kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengalami kemajuan signifikan, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi yang mampu mencapai 7 hingga 8 persen.

“Setelah itu (pertumbuhan ekonomi) sulit dicapai. Jadi ini Pak Prabowo ingin mencapai,” ujarnya.

Ia menambahkan, setiap tokoh bangsa memiliki peran dan kontribusi masing-masing terhadap negara. Dalam konteks itu, pemberian gelar pahlawan dinilainya sejalan dengan nilai moral dan agama.

“Kalau Anda punya amal lebih banyak daripada dosa, ya Anda masuk surga. Ini sama juga bahwa memang ada masalah, tapi lebih banyak sumbangannya kepada bangsa ini,” kata JK.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11).

Plakat dan dokumen penganugerahan diterima oleh putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana (Tutut Soeharto), yang hadir bersama adiknya, Bambang Trihatmodjo.

Penganugerahan itu ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Soeharto dinyatakan berjasa di bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik, dengan peran penting sejak masa awal kemerdekaan.