Penyumbang Pengungsi Terbanyak, Warga Sudan Selatan Tak Lagi 'Istimewa' di AS

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) akan mengakhiri status perlindungan sementara terhadap Sudan Selatan. Pemutusan status ini berlaku efektif mulai 5 Januari 2025.

Status tersebut telah diberlakukan selama bertahun-tahun memungkinkan warga negara Afrika Timur tersebut tetap tinggal di AS secara legal untuk menghindari konflik bersenjata di negara asal mereka.

“Setelah berunding dengan mitra antarlembaga, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem menetapkan bahwa kondisi di Sudan Selatan tidak lagi memenuhi persyaratan hukum TPS,” demikian pernyataan Departemen Keamanan Dalam Negeri. AS, Kamis 6 November, dikutip AFP.

Kebijakan terbaru AS tersebut menambahkan, bahwa warga negara Sudan Selatan yang menggunakan aplikasi seluler Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan untuk melaporkan kepulangan ke negara asal berhak menerima “tiket pesawat gratis, bonus keluar sebesar $1.000, dan peluang potensial di masa mendatang untuk imigrasi legal.”

Kebijakan baru ini merupakan pukulan bagi warga Sudan Selatan, sebuah negara yang secara politik masih belum stabil secara keamanan dan ekonomi, sekaligus salah satu penyumbang pengungsi terbanyak yang mencari perlindungan di luar negeri.

Kesepakatan gencatan senjata untuk mengakhiri pertempuran bersenjata antara pasukan rival yang setia kepada Presiden Sudan Salva Kiir dengan kubu mantan wakilnya, Riek Machar, telah berlaku sejak 2018.

Namun, para pengamat menilai kesepakatan tersebut melemah setelah penangkapan Machar atas tuduhan kriminal awal tahun ini.

Kiir menonaktifkan Machar dengan dalih agar fokus menghadapi tuduhan yang diajukan pemerintahnya, termasuk kasus pengkhianatan.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah mengambil langkah untuk mencabut berbagai perlindungan yang memungkinkan imigran tetap tinggal di Amerika Serikat dan yang bekerja secara legal, termasuk mengakhiri status sementara bagi ratusan ribu warga Venezuela dan Haiti yang diberikan perlindungan di bawah masa Pemerintahan Presiden Joe Biden.

Sementara Sudan Selatan ditetapkan berstatus perlindungan sementara oleh AS sejak 2011, ketika negara tersebut merdeka dari Sudan. Penetapan ini diperbarui setiap 18 bulan.

Pemerintah Sudan Selatan kesulitan menyediakan banyak layanan dasar negara. Konflik yang berlangsung selama bertahun-tahun telah membuat negara tersebut sangat bergantung pada bantuan, yang telah terpukul keras oleh pemotongan besar-besaran bantuan luar negeri oleh pemerintahan Trump.