JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto tetap dianggap sebagai arah yang tepat dalam upaya pemenuhan gizi anak dan pemberdayaan ekonomi lokal, meski belakangan terjadi insiden keracunan makanan.
Adanya sejumlah kasus keracunan makanan selama ini, harus menjadi perhatian khusus pemerintah agar bisa melakukan pengawasan ketat.
"Insiden kecil tidak boleh menggugurkan manfaat besar yang telah dicapai MBG. Insiden tersebut harus dilihat sebagai sinyal bagi semua pihak untuk memperkuat pengawasan, bukan sebagai alasan untuk mereduksi atau membatalkan program." kata Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Provinsi DKI Jakarta, Miftahuddin, dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa 7 Oktober.
Ia lalu mengemukakan sejumlah data aktual yang menurutnya memperlihatkan betapa penting dan besarnya cakupan program ini.
“Hingga 8 September 2025, pemerintah telah menyalurkan anggaran MBG sebesar Rp 13 triliun, untuk melayani 22,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia melalui 7.644 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ini baru sekitar 18,3% dari total pagu APBN sebesar Rp 71 triliun", urainya.
Menurutnya, sebaran penerima paling besar berada di Pulau Jawa, yaitu sekitar 13,26 juta orang atau hampir 58% dari total penerima.
BACA JUGA:
"Realisasi MBG sudah sangat baik ya, penerima manfaat paling banyak dari Jawa, disusul Sumatera dengan 4,86 juta, Sulawesi 1,70 juta, Bali-Nusa Tenggara 1,34 juta, Kalimantan 1,03 juta, serta Maluku dan Papua sekitar 0,52 juta orang", tandasnya.
Miftahuddin menegaskan bahwa data tersebut menunjukkan dua hal, pertama, program MBG telah memberikan manfaat nyata dan menjangkau banyak masyarakat.
"Kedua masih ada ruang besar untuk meningkatkan kecepatan realisasi distribusi dan kualitas pengawasan agar target akhir tahun bisa tercapai", tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa target nasional penerima manfaat MBG tahun 2025 adalah 82,9 juta orang.
“Sampai 8 September 2025 kita baru melayani 22,7 juta, berarti masih jauh dari target. Maka penguatan mutu, distribusi, dan keamanan pangan tidak bisa ditawar,” katanya.
Menurut Miftahuddin, pemberdayaan UMKM harus terus ditingkatkan dan diperlengkapi dengan pendampingan yang baik. Ia juga mendesak agar mekanisme audit, standar higienitas dapur, dan verifikasi bahan pangan diperjelas dan diperketat, agar setiap santapan MBG bisa benar-benar aman dan memenuhi standar gizi.
“Program ini bukan hanya soal kuantitas, semakin banyak anak mendapat manfaat sangat cocok, tapi juga soal kualitas, dimana makanan harus bergizi seimbang, bersih, aman. Dan UMKM yang terlibat sebagai penyedia material pangan harus dibantu supaya hasilnya sesuai standar,” pungkasnya.
