Komisi IX DPR Desak BGN Lakukan Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA  — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini muncul menyusul meningkatnya kasus keracunan yang dialami sejumlah siswa setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut dalam beberapa pekan terakhir.

“Manfaat besar dari program ini harus tetap terjaga dan tidak tergerus oleh buruknya tata kelola di lapangan,” ujar Putih dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 27 September.

Ia menekankan perlunya evaluasi detail dari hulu ke hilir, mulai dari sumber dan penyimpanan bahan baku, proses memasak, kontrol kualitas, pengemasan, hingga distribusi ke sekolah-sekolah. Menurutnya, standar keamanan pangan (food safety) dan pencegahan kontaminasi harus menjadi perhatian utama di setiap tahapan.

Selain aspek keamanan, Putih juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan gizi di setiap porsi makanan. Ia menegaskan bahwa tujuan utama program MBG adalah memastikan anak-anak mendapatkan asupan yang aman sekaligus bergizi seimbang, sehingga kualitas gizi tidak boleh dikompromikan.

“Kasus keracunan tidak boleh dianggap sekadar angka statistik. Keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama. Standar pelaksanaan MBG harus zero accident,” tegas Putih.

Untuk itu, ia mendorong BGN berkoordinasi erat dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) guna menetapkan standardisasi keamanan pangan dalam program tersebut.

Putih menilai program MBG merupakan investasi jangka panjang yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi sejak dini. Selain itu, aktivitas program ini juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah melalui penyerapan hasil pertanian, perikanan, serta penciptaan lapangan kerja.

“Program ini sudah dirasakan manfaatnya dan mendapat sambutan baik dari masyarakat. Tidak hanya oleh jutaan penerima manfaat, tetapi juga para petani, nelayan, pekerja, hingga pelaku usaha,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia menilai penghentian program justru akan merugikan masyarakat luas. Yang diperlukan, lanjutnya, adalah perbaikan menyeluruh tata kelola agar program MBG kembali ke tujuan awal sesuai visi Presiden Prabowo Subianto, yakni menciptakan sumber daya manusia unggul, berdaya saing tinggi, sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian lokal.