JAKARTA - Pemerintah sementara Nepal yang dipimpin oleh mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki, membentuk panel untuk menyelidiki kekerasan selama protes antikorupsi bulan ini yang menewaskan 74 orang dan memaksa Perdana Menteri K.P. Sharma Oli mundur.
Demonstrasi yang berawal dari gerakan yang dipimpin Generasi Z melawan korupsi yang merajalela dan kurangnya lapangan kerja, meningkat menjadi kekerasan paling mematikan di negara Himalaya itu dalam beberapa dekade.
Lebih dari 2.100 orang terluka ketika para pengunjuk rasa membakar kompleks perkantoran utama yang menampung kantor perdana menteri, Mahkamah Agung, dan gedung parlemen, serta mal, hotel mewah, dan ruang pamer yang menurut para demonstran dimiliki oleh orang-orang yang dekat dengan politisi korup.
Rameshwore Khanal, yang ditunjuk Karki untuk memimpin Kementerian Keuangan, mengatakan panel beranggotakan tiga orang yang dipimpin oleh pensiunan hakim Gauri Bahadur Karki diberi waktu tiga bulan untuk menyelesaikan penyelidikan.
"Panel ini akan menyelidiki hilangnya nyawa dan harta benda selama protes, tindakan berlebihan oleh kedua belah pihak, dan orang-orang yang terlibat dalam aksi pembakaran dan vandalisme selama aksi tersebut," ujar Khanal kepada Reuters, Senin, 22 September.
Dalam unggahan di media sosial, mantan Perdana Menteri Oli juga menuntut penyelidikan atas kekerasan tersebut.
Dia mengatakan pemerintahnya tidak memerintahkan polisi untuk menembaki para pengunjuk rasa.
Menurut Oli, protes-protes tersebut disusupi oleh orang luar dan polisi tidak memiliki jenis senjata yang digunakan untuk menembaki kerumunan.
Karki adalah mantan ketua pengadilan khusus yang menangani kasus-kasus korupsi di Nepal dan dikenal karena kejujuran dan integritasnya.
