JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menjadi salah satu penerima anugerah Bintang kehormatan dari Kepala Negara dalam rengka peringatan HUT RI ke-80. Sultan bersama ketua DPR Puan Maharani Dan Ketua MPR RI Ahmad Mudzani menerima penghargaan Bintang Republik Indonesia Dari President Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
Ketua lembaga negara termuda kelahiran Pino Bengkulu Selatan itu dinilai berjasa luar biasa dalam bidang politik dan kepemudaan melalui advokasi pemberdayaan pemuda, penguatan ekonomi daerah serta Kontribusi di lembaga legislatif yang dipublikasikan luas sehingga mendorong partisipasi pemuda dalam politik dan memperkuat pembangunan daerah dalam kerangka Nasional.
"Alhamdulillah hari ini kami diberikan penghargaan atau tanda kehormatan oleh Negara, berupa Bintang Republik Indonesia Utama. Tentunya kami harus mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto Dan kepada seluruh masyarakat Indonesia," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin, 25 Agustus.
BACA JUGA:
Menurutnya, penghargaan Bintang kehormatan tersebut merupakan bentuk pengakuan negara dan pemerintah terhadap eksistensi lembaga DPD RI sebagai lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
"Kami dedikasikan bintang Republik Indonesia Utama ini kepada lembaga dan seluruh anggota DPD RI. Tentunya penghargaan ini menjadi tanggung jawab moral tersendiri bagi kami untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan bangsa," ujar Mantan wakil Gubernur Bengkulu itu.
Lebih lanjut Sultan menerangkan bahwa pihaknya akan terus mendorong penguatan lembaga DPD RI dan meningkatkan kinerja lembaga di bidang legislasi. Para senator di DPD RI selalu aktif memberikan pendampingan serta advokasi terhadap persoalan masyarakat, juga intens memberikan pendidikan politik kepada generasi muda Indonesia di daerah.
"Pada prinsipnya DPD RI secara kelembagaan akan terus mendukung dan mengawal program-program prioritas pemerintah saat ini, juga tentunya aktif menampung lalu menyampaikan aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah," tutupnya.