Puan Puji Prabowo Soal Pencabutan Izin Tambang Raja Ampat Hingga Sengketa Pulau

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani memuji langkah cepat Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan masalah izin tambang di Raja Empat dan sengketa Pulau di Aceh dan Sumatera Utara tak lama setelah dilantik sebagai presiden. Selain itu juga kebijakan pembelian gabah petani dengan harga yang layak, dan berbagai kebijakan lain yang dijalankan melalui program Asta Cita.

Pujian itu disampaikan Puan saat menyampaikan pidato di Sidang Bersama DPR-DPD yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 15 Agustus. 

"Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami DPR RI, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Presiden Prabowo Subianto, yang dalam waktu singkat telah menyelesaikan atau merespons cepat sejumlah persoalan strategis dan menyentuh langsung kepentingan rakyat," ujar Puan.

Menurut Puan, langkah-langkah ini mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Meski demikian, Puan menegaskan pentingnya perencanaan yang matang agar kebijakan tersebut tidak hanya menjadi respons cepat, tetapi juga bagian dari kinerja reguler pemerintah.

"Respon cepat ini patut diapresiasi karena mencerminkan keberpihakan pemerintah pada kepentingan rakyat. Namun, akan lebih baik jika langkah-langkah tersebut merupakan hasil dari perencanaan matang dan cermat, sehingga menjadi bagian dari kinerja reguler pemerintah," ucapnya.

Puan mengatakan, rakyat mendambakan agar persoalan lain yang berada di luar jangkauan mereka dapat diselesaikan oleh pemerintah. Ia berharap permasalahan lainnya dapat diselesaikan dengan semangat yang sama yakni cepat dan berpihak.

"Ke depan, rakyat tentu mendambakan agar masalah-masalah lain yang berada di luar kemampuan mereka dapat diselesaikan pemerintah dengan cepat. Tugas kita bukan hanya membicarakan harapan rakyat, tetapi juga mewujudkannya," sebut Puan.

Mantan Menko PMK itu pun mengingatkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk melayani rakyat, bukan untuk menakut-nakuti atau mengabaikan mereka. Puan menggunakan analogi yang menarik terkait kompleksitas dalam pengambilan keputusan publik.

"Pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya harus senantiasa mawas diri, sebab kekuasaan sejatinya adalah untuk melayani, membantu, dan memberdayakan rakyat,” ungkapnya.

“Kekuasaan bukan untuk menakuti rakyat, melainkan untuk menyelesaikan urusan rakyat, meskipun sering kali urusannya rumit, ibarat cinta segitiga antara aspirasi, anggaran, dan aturan," tambah Puan.

Meski begitu, menurut Puan, serumit apa pun tantangan itu, pasti selalu ada jalan menuju solusi terbaik.

"Namun serumit-rumitnya ‘cinta segitiga’ itu, selalu ada jalan untuk menemukan solusi terbaik bagi bangsa dan negara. Walaupun kadang terasa pedih, patah hati, tetapi kita harus move on," pungkas Puan.