Bagikan:

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menilai pentingnya kekayaan intelektual (KI) untuk pencapaian tujuan nasional Indonesia.

Hal ini diungkapkannya saat menerima kunjungan Director General World Intellectual Property Organization (WIPO) Daren Tang sekaligus penandatanganan kerja sama di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Hari Selasa.

Dalam pertemuan yang merupakan lanjutan dari pertemuan di Jenewa, Swiss Februari lalu, Menlu Sugiono dan Tang membahas perkembangan ekosistem inovasi di Indonesia serta peluang pemanfaatan KI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Dukungan WIPO penting agar Indonesia dapat memanfaatkan KI dalam pencapaian tujuan-tujuan nasional," ujar Menlu RI melansir keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Selasa 12 Agustus.

Lebih jauh Menlu Sugiono juga menyampaikan pentingnya penguatan elemen pembangunan berkelanjutan dalam seluruh program dan inisiatif WIPO, serta mendorong pemanfaatan KI yang dapat memberikan dampak langsung bagi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Tang menyampaikan apresiasi terhadap kemajuan Indonesia dalam membangun ekosistem KI yang inklusif, hingga pemanfaatannya untuk sektor ekonomi kreatif, industri dan UMKM.

Dalam kesempatan ini, Tang juga menegaskan kesiapan WIPO untuk mendukung Indonesia melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan kerja sama untuk melaksanakan program konkret.

Kedua pihak sepakat untuk memperkuat kolaborasi Indonesia-WIPO melalui berbagai inisiatif strategis, termasuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia, promosi inovasi, dan peningkatan literasi KI di masyarakat.

Di sela-sela pertemuan, Menlu Sugiono menyaksikan penandatanganan Letter of Intent on IP Training for Diplomats. Dokumen ini menjadi landasan kerja sama pengembangan kapasitas para diplomat Indonesia di bidang KI, sehingga dapat berkontribusi pada diplomasi ekonomi dan inovasi berbasis KI di fora internasional.

Diketahui, selain pertemuan dengan Menlu RI, agenda kunjungan DG Tang di Jakarta mencakup pertemuan dengan Ketua BPK, Menteri Hukum, Menteri Ekonomi Kreatif, Menteri Kebudayaan, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta dialog dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.