Amnesti Hasto Kristiyanto Diprediksi Jadi Preseden Buruk: Politisi Tak Akan Takut Korupsi

JAKARTA - Langkah Presiden Prabowo Subianto memberi amnesti pada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto disoroti Indonesia Memanggil (IM) 57+ Institute. Keputusan ini bisa memberi preseden buruk bagi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

"Ke depan politisi tidak akan takut melakukan korupsi karena penyelesaian dapat dilakukan melalui kesepakatan politik," kata Ketua IM 57+ Institute, Lakso Anindito kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis malam, 31 Juli.

Lakso menilai ada upaya mengakali hukum yang berlaku dan terlihat terang. "Ini bisa menjadi preseden buruk bagi proses penegakan hukum di negeri ini dan merupakan pengkhianatan atas janji pemberantasan korupsi bagi proses penegakan hukum di negeri ini," tegasnya.

"Dan merupakan pengkhianatan atas janji pemberantasan korupsi yang diungkap oleh presiden sendiri," sambungnya.

Lebih lanjut, pemberian amnesti ini harusnya ditolak secara masif. "Karena apabila dibiarkan akan berakibat pada runtuhnya bangunan rule of law dan bergantinya menjadi rule by law atas proses penegakan hukum di negeri ini," ujar Lakso.

"Pembiaran akan meruntuhkan secara jelas bangunan dan pondasi penegakan hukum di negeri ini."

Diberitakan sebelumnya, DPR RI menyetujui pemberian amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang divonis 3,5 tahun penjara terkait kasus suap pergantian antar waktu (PAW) Fraksi PDIP DPR. Keputusan ini merupakan hasil rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR pada malam hari ini atas permintaan pertimbangan dan persetujuan surat dari Presiden.

"Pemberian persetujuan dan pertimbangan atas surat Presiden nomor R42 Pres 07 2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristiyanto," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Kamis, 31 Juli.

Selain amnesti Hasto, DPR juga memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor R43/Pres072025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian abolisi atas nama saudara Tom Lembong.

"Abolisi terhadap Tom Lembong. Nomor Pres R43/Pres 07 2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong," kata Dasco.

Abolisi adalah penghapusan atau peniadaan suatu peristiwa pidana. Istilah ini terdapat dalam Pasal 14 UUD 1945 yang mengatur hak prerogatif atau hak istimewa presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR RI.