Bapanas Perketat Pengawasan Makanan Program Bergizi Gratis dengan Rapid Test

BOGOR – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperketat pengawasan terhadap keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis dengan menerapkan uji cepat atau rapid test. Langkah ini diambil untuk memastikan makanan yang disajikan kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, aman untuk dikonsumsi.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, mengatakan bahwa pihaknya memperkuat pengawasan dari tingkat pusat hingga daerah, dengan fokus pada keamanan pangan segar yang berasal dari tumbuhan dan ikan. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Peringatan Hari Keamanan Pangan Dunia di Bogor, Senin 24 Juni.

“Kami terus melakukan pengawasan dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota. Kami juga mengadakan mobil laboratorium keamanan pangan untuk menunjang pelaksanaan uji pangan sesuai standar,” ujar Sarwo.

Mobil laboratorium ini akan digunakan untuk melakukan pengujian di pasar modern maupun pasar tradisional guna memastikan kualitas pangan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan.

Sejumlah kasus keracunan makanan di berbagai daerah sejak program makan bergizi gratis dijalankan. Salah satu insiden terjadi di Sukabumi pada Mei lalu, ketika puluhan siswa sekolah dasar mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.

Kasus serupa juga dilaporkan di wilayah Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, yang memicu kekhawatiran masyarakat terhadap standar keamanan pangan dalam program ini.

Sebagai upaya pencegahan, Bapanas bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menerapkan rapid test sebagai prosedur wajib dalam pengujian makanan program makan bergizi gratis. Makanan yang lolos uji baru dapat disajikan kepada peserta program.

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, menjelaskan bahwa lembaganya menggunakan sejumlah indikator dalam menilai ketahanan dan keamanan pangan. Indikator tersebut antara lain batas maksimum residu bahan berbahaya, kondisi fisik pangan, dan hasil uji laboratorium.

“Indeks ketahanan pangan diluncurkan untuk mengetahui tingkat keamanan pangan di berbagai daerah. Saat ini Jawa Timur menempati peringkat tertinggi, disusul Jawa Tengah dan Jawa Barat,” ujar Andriko.

Menurutnya, indikator keamanan pangan juga mempertimbangkan regulasi yang berlaku di masing-masing daerah, tingkat kejadian penyakit akibat makanan, serta jumlah izin edar yang telah diterbitkan. Jika makanan yang sudah terverifikasi masih menimbulkan penyakit, hal tersebut menunjukkan adanya celah pengawasan yang harus segera ditindaklanjuti.

Ia menambahkan, aspek sarana dan prasarana seperti penyimpanan makanan dalam lemari pendingin juga menjadi bagian dari penilaian indeks keamanan pangan.

“Harapannya, makanan dalam program makan bergizi gratis benar-benar aman agar risiko penyakit menular dapat ditekan,” tambahnya.

Untuk mendukung pelaksanaan pengujian, Bapanas juga menyiapkan sumber daya manusia melalui pelatihan Sistem Pengawasan Pangan Intensif (SPPI) dengan durasi empat jam. Pelatihan ini mencakup teknik pengambilan dan pengujian sampel pangan segar yang diterapkan secara nasional.

Selain itu, dua jenis mobil laboratorium telah disiapkan, yakni mobil statis yang ditempatkan di lokasi tetap, serta mobil dinamis yang dapat diterjunkan ke lokasi jika ada laporan indikasi pangan bermasalah.

Jika hasil rapid test menunjukkan makanan aman, maka makanan tersebut dapat langsung disajikan. Namun, apabila ditemukan kandungan berbahaya seperti pengawet berlebih, maka akan diambil sampel lanjutan untuk diuji di laboratorium terakreditasi. Jika terbukti melanggar, akan dikenai sanksi pembinaan atau proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah bertekad agar insiden keracunan tidak kembali terjadi dan makanan yang disediakan dalam program bergizi gratis benar-benar aman dan layak konsumsi, demi mendukung tumbuh kembang anak-anak penerima manfaat serta menciptakan generasi emas Indonesia.