JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta tak menerapkan operasi yustisi atau pengecekan identitas bagi pendatang baru yang masuk Jakarta tahun ini. Tak hanya tahun ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan dirinya tak akan memberlakukan operasi yustisi selama memimpin Jakarta.
"Saya menyampaikan tidak akan ada operasi yustisi di Jakarta ini selama saya memimpin Jakarta," kata Pramono di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu, 4 Mei.
Pramono mengaku dirinya merupakan perantau yang datang ke Jakarta dengan berharap bisa meningkatkan kesejahteraannya. Sehingga, baginya semua penduduk pun bisa mendapatkan kesempatan yang sama.
"Siapapun yang datang di Jakarta mempunyai harapan yang sama. Silahkan mencari kerja. Tetapi yang paling penting adalah. Jangan melakukan tindakan yang anarkis. Mengganggu kehidupan di Jakarta," ujar dia.
Dalam kesempatan itu, Pramono mengaku terdapat kenaikan jumlah pendatang baru yang masuk ke Jakarta selepas periode libur lebaran tahun 2025.
Dari pemantauan di tujuh terminal, ada peningkatan sekitar 129 persen warga yang pulang jika dibandingkan dengan tahun 2024 kemarin. Pada tahun 2024, Dishub DKI mencatat pendatang ke Jakarta sekitar 57 ribu. Pada tahun ini, terdapat kenaikan lebih dari dua kali lipat.
"Memang karena ada tekanan ekonomi, orang yang masuk kembali ke Jakarta sekarang ini meningkat dengan tajam. Karena mereka masih menggantungkan, mengharapkan hidup," jelas Pramono.
