JAKARTA - Setelah kepala Angkatan Udara Israel (IAF) mengatakan akan memecat setiap prajurit cadangan aktif yang menandatangani surat berisi kritik terhadap perang yang sedang berlangsung melawan Hamas, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan dukungannya terhadap keputusan tersebut.
"Penolakan untuk bertugas adalah penolakan untuk bertugas, meskipun hanya disinggung dalam bahasa yang tidak jelas," kata PM Netanyahu dalam sebuah pernyataan, dilansir dari The Times of Israel 11 April.
"Pernyataan yang melemahkan IDF dan memperkuat musuh kita di masa perang tidak dapat dimaafkan," tegasnya.
Para penandatangan surat tersebut mengatakan, mereka tidak menyerukan penolakan untuk bertugas, tetapi menuntut agar pemerintah membebaskan para sandera meskipun dengan mengorbankan segera mengakhiri perang melawan Hamas, dan mereka mengklaim bahwa pertempuran saat ini bermotif politik.
PM Netanyahu mengatakan para penandatangan "adalah sekelompok ekstremis pinggiran yang mencoba sekali lagi untuk menghancurkan masyarakat Israel dari dalam. Mereka mencoba melakukannya sebelum 7 Oktober dan Hamas menafsirkan seruan penolakan tersebut sebagai kelemahan."
Sebelumnya, di tengah protes massa terhadap rencana perombakan peradilan pemerintah pada tahun 2023, beberapa kelompok cadangan, termasuk di IAF, mengeluarkan pernyataan mereka akan menolak untuk bertugas di bawah rezim yang tidak lagi mereka anggap demokratis.
Namun, IDF mengatakan kelompok Hamas telah merencanakan serangan tersebut setidaknya setahun sebelumnya.
PM Netanyahu menuduh para penandatangan "bertindak untuk satu tujuan, menjatuhkan pemerintah. Mereka tidak mewakili tentara atau publik."
Diberitakan sebelumnya, hampir 1.000 prajurit dan veteran Angkatan Udara Israel (IAF) menerbitkan sebuah surat yang menuntut kembalinya para sandera di Jalur Gaza, bahkan jika hal itu harus dibayar dengan mengakhiri perang melawan Hamas secara keseluruhan.
Surat tersebut tidak menyerukan penolakan umum untuk bertugas, seperti yang dilaporkan sebelumnya, tetapi justru mendesak pemerintah untuk memprioritaskan pembebasan para sandera di atas kelanjutan perang di Gaza, yang menurut para penandatangan surat itu lebih melayani "kepentingan politik dan pribadi" daripada keamanan nasional.
"Kelanjutan perang tidak memajukan tujuan-tujuan perang yang telah dideklarasikan, dan akan menyebabkan kematian para sandera, tentara IDF dan warga sipil tak berdosa," demikian bunyi surat tersebut, yang diterbitkan sebagai iklan di sejumlah surat kabar Israel.
"Seperti yang telah terbukti di masa lalu, hanya kesepakatan yang dapat mengembalikan para sandera dengan selamat, sementara tekanan militer terutama mengarah pada pembunuhan para sandera dan membahayakan para prajurit kami," bunyi surat itu.
"Kami menyerukan kepada seluruh warga Israel untuk memobilisasi aksi," tambahnya.
BACA JUGA:
Kepala IAF Mayjen Tomer Bar dilaporkan telah berusaha untuk mencegah publikasi surat tersebut, yang awalnya dijadwalkan untuk dipublikasikan pada Hari Selasa.
Mayjen Bar memperingatkan sekitar 970 personel, termasuk pilot, perwira, dan prajurit, dapat dikeluarkan jika mereka tidak menarik tanda tangan mereka dari surat yang menuntut diakhirinya perang di Gaza, lapor media lokal seperti melansir Daily Sabah.
Setelah ancaman tersebut, hanya 25 penanda tangan yang menarik nama mereka, sementara delapan lainnya meminta untuk menambahkan tanda tangan mereka.
