Menlu Israel Sebut Pengakuan Negara Palestina Tidak Membawa Perdamaian, Keamanan dan Stabilitas Kawasan

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar mengecam potensi pengakuan negara Palestina oleh Prancis, setelah Presiden Emmanuel Macron mengatakan Paris mungkin akan melakukannya dalam beberapa bulan mendatang.

"'Pengakuan sepihak' terhadap negara fiksi Palestina, oleh negara manapun, dalam kenyataan yang kita semua tahu, akan menjadi hadiah bagi teror dan dorongan bagi Hamas," tulis Menlu Sa'ar dalam artikel di X, tanpa secara langsung menyebut Prancis, dikutip dari The Times of Israel 10 April.

"Tindakan-tindakan semacam ini tidak akan membawa perdamaian, keamanan dan stabilitas di wilayah kami lebih dekat, tapi sebaliknya, mereka hanya akan membuat mereka semakin menjauh," kritiknya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Emmanuel Macron mengatakan pada Hari Rabu, Prancis dapat mengakui Negara Palestina pada Bulan Juni, seraya menambahkan pada gilirannya beberapa negara di Timur Tengah dapat mengakui negara Israel.

"Kita perlu bergerak menuju pengakuan (negara Palestina). Jadi selama beberapa bulan ke depan, kita akan melakukannya. Saya tidak melakukannya untuk menyenangkan siapa pun. Saya akan melakukannya karena pada suatu saat nanti itu akan benar," kata Presiden Macron dalam wawancara di televisi France 5, melansir Reuters.

"Dan karena saya juga ingin mengambil bagian dalam dinamika kolektif yang seharusnya juga memungkinkan mereka yang membela Palestina untuk mengakui Israel pada gilirannya, sesuatu yang banyak dari mereka tidak lakukan," jelas Presiden Macron.

Meskipun Palestina telah diakui sebagai negara berdaulat oleh hampir 150 negara, sebagian besar negara Barat belum mengakuinya, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman dan Jepang.

Di sisi lain, di antara negara-negara yang tidak mengakui Israel adalah Arab Saudi, Iran, Irak, Suriah dan Yaman.

Dia mengindikasikan langkah tersebut dapat dilakukan pada konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa bulan Juni yang diselenggarakan bersama oleh Prancis dan Arab Saudi untuk mewujudkan Negara Palestina.

"Tujuan kami adalah sekitar bulan Juni, bersama Arab Saudi, untuk memimpin konferensi ini di mana kami dapat menyelesaikan gerakan menuju pengakuan timbal balik oleh beberapa negara," kata Presiden Macron.

"Saya tidak akan melakukannya demi persatuan atau untuk menyenangkan seseorang," lanjutnya.

"Saya akan melakukannya karena saya pikir pada titik tertentu itu akan adil. Dan juga karena saya ingin mengambil bagian dalam dinamika kolektif, yang memungkinkan setiap orang yang membela Palestina juga mengakui Israel," tandas Presiden Macron.

Dia berpendapat, langkah tersebut akan membantu keamanan regional.