Bagikan:

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengembalikan jabatan Perdana Menteri Han Duck-soo sebagai penjabat presiden pada Senin.

Mahkamah membatalkan pemakzulan Han karena ia berjanji untuk fokus pada upaya mengarahkan ekonomi terbesar keempat di Asia itu melalui "perang dagang" AS.

Putusan yang muncul di tengah kekacauan politik selama berbulan-bulan di Korsel, segera mengembalikan Han ke tampuk kekuasaan. Ia mengambil alih jabatan sebagai penjabat pemimpin dari Presiden Yoon Suk Yeol, yang dimakzulkan atas penerapan darurat militer pada Desember.

"Saya yakin rakyat menegaskan dengan satu suara bahwa konfrontasi ekstrem dalam politik harus dihentikan," kata Han, yang berterima kasih kepada pengadilan atas "keputusan bijak" dan kabinet atas kerja keras mereka saat ia diskors.

"Sebagai penjabat presiden, saya akan melakukan yang terbaik untuk menjaga kestabilan administrasi negara, dan mencurahkan semua kebijaksanaan dan kemampuan untuk melindungi kepentingan nasional dalam perang dagang," kata Han dalam pernyataan yang disiarkan televisi sebagaimana dilansir Reuters, Senin, 24 Maret.

Korea Selatan, salah satu eksportir teratas dunia, telah bersiap menghadapi potensi dampak dari berbagai tarif yang mengancam di bawah Presiden AS Donald Trump.

Korea Selatan menerapkan tarif AS untuk baja dan aluminium dan telah berupaya mendapatkan pengecualian dari tarif timbal balik AS bulan depan.

Awal bulan ini, Trump secara khusus menunjuk Korea Selatan karena menerapkan tarif tinggi untuk ekspor AS.

Deklarasi darurat militer Yoon menjerumuskan sekutu militer utama AS itu ke dalam krisis politik terbesarnya dalam beberapa dekade, dan memicu kekosongan kepemimpinan di tengah meningkatnya pemakzulan, pengunduran diri, dan dakwaan pidana untuk sejumlah pejabat tinggi.

Han awalnya menjabat kurang dari dua minggu dan dimakzulkan serta diskors pada 27 Desember setelah berselisih dengan parlemen yang dipimpin oposisi dengan menolak menunjuk tiga hakim lagi ke Mahkamah Konstitusi.

Para hakim di pengadilan memutuskan pada Senin dengan suara tujuh banding satu untuk membatalkan pemakzulan tersebut.

Menteri Keuangan Choi Sang-mok telah memangku jabatan sebagai penjabat presiden sementara kasus Yoon dan Han sedang disidangkan di Mahkamah Konstitusi.