Polri Godok Pembentukan Direktorat TPPO-TPPA di 11 Polda

JAKARTA - Polri kian melebarkan sayap dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan cara membentuk Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Perempuan dan Anak (TPPA) di 11 polda jajaran.

Saat ini, Korps Bhayangkara telah membentuk Direktorat TPPO dan TPPA di tingkap pusat atau Mabes Polri.

"Saat ini sedang digodok untuk membentuk 11 Direktorat TPPA dan TPPO di tingkat polda," ujar Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada kepada wartawan di kantor Kemenko Polkam, Kamis, 13 Maret.

Pelebaran struktur di tingkat polda ini bertujuan untuk memaksimalkan penanganan kasus TPPO dan TPPA hingga ke wilayah pelosok.

Selain itu, upaya tersebut juga sekaligus untuk mewujudkan perintah Presiden Prabowo Subianto yang tertera dalam Asta Cita yakni memberantas praktek TPPO di dalam maupun luar negeri.

"Nanti masing-masing polda yang dikeluarkan projek itu ada dua polres yang akan dibentuk sub-reserse TPPA dan TPPO," sebutnya..

Pembentukan direktorat tersebut diakui belum bisa dilakukan di seluruh jajaran polda. Sebab, ada klasifikasi dan pertimbangan dalam pelaksanaanya.

"Belum bisa semuanya (pembentukan Direktorat TPPO dan TPPA) karena memang harus ada projek dulu. Projek ada 11 polda," kata Wahyu.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan membentuk duaKoordinasi Penanggulangan Karhutla dan Koordinasi Pelindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

Desk Koordinasi Pelindungan Pekerja Migran dan TPPO akan diisi oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bersama Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Lingkungan Hidup.

Pembentukan desk tersebut berangkat dari rasa perihatin dengan banyaknya warga Indonesia yang menjadi korban eksploitasi saat bekerja di luar negeri

Apalagi, berdasarkan data 2024, terjadi sebanyak 40 ribu kasus eksploitasi hingga penyelundupan dan perdagangan orang

"Tentu kontribusi ini sangat berarti dan pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap saudara-saudara kita dengan membentuk desk koordinasi perlindungan pekerjaan migran Indonesia dan tindak pidana perdagangan orang," kata Budi Gunawan