JAKARTA - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggi Arando Siregar meminta Pemprov DKI Jakarta untuk segera mengumumkan daftar sekolah swasta yang masuk dalam program sekolah gratis di Jakarta.
Ia menekankan, sistem penerimaan murid baru (SPMB) tahun ajaran baru 2025/2026 tinggal hitungan bulan. Diprediksi akan mulai dibuka pada 20 Mei mendatang. Sehingga, masyarakat bisa mulai mengetahui sasaran sekolah yang akan dituju untuk calon peserta didik baru.
“Masyarakat akan menunggu nama-nama sekolah swasta yang akan digratiskan dan apa aja fasilitas yang akan didapatkan oleh siswa,” kata Anggi kepada wartawan, Kamis, 13 Maret.
DPRD DKI Jakarta, lanjut Anggi, juga akan membentuk panitia khusus (pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Pansus ini akan bekerja untuk memastikan program sekolah swasta gratis terrealisasikan di tahun ini.
Pansus yang diisi oleh jajaran anggota dewan ini akan mengawal proses penyusunan mekanisme program sekolah gratis yang tengah disiapkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
“Penerimaan siswa baru tinggal beberapa bulan lagi. Seharusnya Dinas Pendidikan DKI sudah menyiapkan seluruh perangkat dan mekanisme untuk mewujudkan sekolah gratis di DKI Jakarta,” ucap dia.
Di satu sisi, Anggo berharap program sekolah gratis, jika terlaksana, akan bisa menuntaskan permasalahan terkait maraknya anak kesulitan sekolah karena sistem zonasi. Sehingga, sekolah swasta menjadi alternatif agar seluruh siswa di Jakarta mendapat hak mengenyam pendidikan selama 12 tahun.
“Mudah mudahan fasilitasnya sama dengan yang didapatkan dengan sekolah negeri,” tuturnya.
Dalam persiapan program sekolah gratis, Pemprov DKI masih mematangkan naskah akademik untuk revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan. Revisi perda ini menjadi payung hukum sekolah gratis yang bakal berjalan pada tahun ajaran baru 2025/2026.
Pada tahap awal, Pemprov DKI masih akan melakukan uji coba sekolah gratis di 40 sekolah swasta. Terkait penganggaran, Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko mengaku Pemprov DKI belum mengalokasikan anggaran secara khusus program sekolah gratis. Bisa saja, alokasi anggarannya masuk ke dalam pagu program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
BACA JUGA:
-
| BERITA
DPR Minta Kapolres Ngada Dihukum Berat Buntut Lecehkan Anak di Bawah Umur
12 Maret 2025, 08:06
"Salah satu alternatifnya (masuk anggaran KJP). Kami belum bisa memastikan pembiayaannya bagaimana, tetapi kita dorong proses propemperdanya dulu selesai baru nanti skema pembiayaannya kita bicarakan lagi dengan TAPD," ungkap Sarjoko.
