Bagikan:

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta berencana membuat dan menerbitkan buku yang mencantumkan apa saja janji-janji kampenye Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno yang bakal ditunaikan ketika memimpin.

Anggota KPU DKI Jakarta Doddy Wijaya menuturkan, materi dalam buku tersebut merupakan narasi berupa janji-janji Pramono-Rano yang pernah diungkapkan dalam gelaran debat pasangan calon Gubernur-Wagub Jakarta di Pilkada 2024.

Doddy mejelaskan, buku tersebut akan diserahkan langsung kepada Pramono dan Rano sebagai pengingat dan landasan untuk mewujudkan janji-janji mereka dalam lima tahun kepemimpinan mendatang.

Buku ini juga bisa menjadi rujukan warga untuk memantau apakah janji-janji tersebut direalisasikan dalam waktu 5 tahun ke depan.

"Semoga dengan adanya buku ini, masyarakat tetap bisa memantau, mengawasi, dan meminta akuntabilitas terkait realisasi janji-janji kampanye yang telah disampaikan," kata Doddy kepada wartawan, Sabtu, 22 Februari.

Doddy menjelaskan, buku ini bisa menjembatani komunikasi antara Gubernur dan Wakil Gubernur dengan warga Jakarta sebagai pemilih. Langkah tersebut, menurutnya, penting untuk memastikan agar janji-janji yang disampaikan oleh pasangan calon dapat diingat dan direalisasikan dengan baik.

"Intinya kami berupaya mendekatkan antara janji-janji kandidat dengan pemilih, sehingga pemilih bisa memberikan amanat kepada Pak Pramono dan Bang Doel untuk memimpin Jakarta," tutur Doddy.

Menambahkan, Sekretaris KPU DKI Jakarta, Dirja Abdul Kadir mengungkapkan, buku ini tidak hanya memberikan transparansi kepada publik, tetapi juga menjadi sarana yang baik untuk menilai sejauh mana janji-janji tersebut dapat diimplementasikan setelah Pramono-Rano terpilih.

Buku ini juga, lanjut dia, akan menjadi dokumentasi yang jelas dan terperinci. Bagi warga Jakarta, buku ini nanti dapat dijadikan suatu objek dalam memantau dan mengevaluasi realisasi janji-janji dari pasangan yang diusung PDIP tersebut.

Tak hanya itu, kegunaan buku ini pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Jakarta.

"Semoga langkah ini menginspirasi daerah lain untuk menerapkan pendekatan serupa demi kemajuan demokrasi yang lebih baik," imbuhnya.