Miliki Rubicon-Honda Civic, Kuasa Hukum Kades Arsin: Saya Kira itu Hal Wajar

TANGERANG - Sejumlah harta benda milik Kepala Desa (Kades) Arsin beredar di media sosial. Bahkan bangak yang menyebut jika di rumahnya seperti layaknya Showroom mobil.

Adapun informasi yang diterima Kades Arsin memiliki Rubicon, Honda CR-V, Civic Turbo hingga Pajero. Tak hanya itu, dia juga menggunakan pakaian hingga jam tangan mewah.

Kuasa Hukum Kades Kohod, Yunihar mengungkapkan jik gaya hidup kliennya terbilang mewah. Hak dari yang bersangkutan, karena baginya itu hak setiap orang.

“Saya kira tentu standar gaya manusia itu berbeda-beda, apakah gaya hidup di luar standar saya kira itu ranah beliau,” kata Yunihar, Minggu, 16 Februari

Ia menyebut jika Kades Arsin mendapatkan sejumlah harta itu dengan cara yang halal atau tidak melanggar hukum.

“Untuk kondisi saat ini punya (Rubicon hingga) Civic, saya kira hal wajar saja. Cuma jadi pertanyaan bagaimana memperoleh mobil tsb dipastikan beliau didapatkan dengan cara yang halal,” katanya.

Sebelumnya, Kades Kohod, Arsin yang memiliki kendaraan Rubicon, Honda Civic Turbo hingga Honda CR-V ternyata dulunya adalah bank keliling yang kemudian menjadi kepala desa.

“Sebelum menjabat arsin itu bank keliling warga menyebut 'bangke' alias rentenir, sebelum jabat belum kaya setelah jabat baru kaya,” kata Kuasa Hukum Warga Desa Kohod, Henri saat dikonfirmasi, Minggu, 2 Februari.

Selain itu, Henri bilang, kades bernama Arsin dulunya terlibat dalam hal pertanahan. Hal ini juga dilakukan kala Arsin menjabat Kades Kohod. Arsin menawarkan bantuan pengurusan Akte Jual Beli Tanah (AJB) dan Surat Pemberitahuan Pajak Tertuang (SPPT).

"Jadi (saat itu) warga-warga yang belum memiliki surat tanah, itu diminta untuk mengurus surat-suratnya sehingga menjadi surat yang resmi. Itu dipatok harganya tinggi sekali untuk bikin Surat Pemberitahuan Pajak Tertuang (SPPT). Padahal itu urusan Rp300 ribu selesai gitu ya," tuturnya.

Tak hanya itu, soal pembelian tanah yang terhadap pengembang, kata Henri, awalnya dijanjikannya Rp3 juta permeter. Namun nyatanya uang yang diterima justru hanya Rp1,5 juta.

“Itu dibayar 3 juta per meter bangunan. Nah, tapi di Kampung Alar Jiban, itu hanya dibayar 1,5 juta,” ucapnya.