Menkeu Klarifikasi soal Efisiensi Anggaran di DPR: Tak Ada Honorer yang di PHK

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengklarifikasi sejumlah isu terkait hasil rekonstruksi efisiensi anggaran kementerian dan lembaga. Salah satunya terkait kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga kerja honorer.

Hal itu disampaikan bersama pimpinan parlemen termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Februari.

"Pak Dasco dan pimpinan DPR, kami akan menyampaikann beberapa penjelasan terkait dengan perkembangan berita yang sekarang ini hampir lagi muncul di masyarakat. Pertama terkait berita mengenai hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers tersebut.

"Tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga," sambung dia.

Sri Mulyani mengatakan efisiensi anggaran di kementerian atau lembaga tidak akan berdampak pada tenaga honorer. Sehingga, ia minta kajian lebih lanjut dilakukan sehingga tidak memengaruhi pelayanan publik.

"Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut maka efisiensi kementerian dan lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden, yaitu pelayanan publik yang baik," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, seluruh komisi di DPR RI menggelar rapat bersama dengan kementerian dan lembaga sejak Rabu, 12 Februari hingga Kamis, 13 Februari. Isinya membahas soal rekonstruksi efisiensi anggaran 2025.

Dari sejumlah pemaparan kementerian dan lembaga, tak sedikit yang mengeluhkan pemotongan anggaran ini berdampak pada pelayanan publik.

Salah satunya berimbas pada PHK massal para pegawai honorer. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya sudah mendengar banyak keluhan dari para kementerian dan lembaga terkait dampak efisiensi anggaran.

"Saya tahu dan dapat masukkan dan saran dari beberapa lembaga, ada yang hadir di sini, kalau kemudian efisiensi sekian, kita hanya bisa bayar gaji driver, OB, ini itu sisa 4 bulan," ujar Rifqi.