Bagikan:

JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto, mendesak pemerintah segera mencari tahu dan mengumumkan siapa pemilik pagar laut di perairan Tangerang. 

"Terkait pagar laut yang misterius itu 30,16 kilometer. Kami dari Komisi IV mendesak pemerintah untuk segera mengetahui dan mengumumkan itu sebenarnya pagarnya punya siapa, siapa yang bikin, siapa yang suruh, siapa yang membiayai?," ujar Titiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Januari.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu pun menilai, tidak mungkin pagar laut sepanjang 30 kilometer itu dibuat dalam waktu singkat. Karena itu, menurut Titiek, sudah seharusnya pemeirntah mencari tahu siapa yang membangunkan pagar laut yang berdekatan dengan PSN PIK 2 itu. 

"Mosok tiba-tiba ada gitu ya 30,16 kilo kan enggak bisa dibikin 1-2 hari. Jadi ini supaya segera oleh pemerintah mengetahui siapa yang bikin ini," kata Titiek. 

"Ini biayanya mahal, udah dihitung-hitung ada yang hitung katanya 12 koma berapa miliar gitu ya," sambungnya. 

Pimpinan komisi yang bermitra dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu pun heran, ada pihak yang mengaku sebagai kelompok nelayan sebagai pembuat pagar laut tersebut. Sebab, dia menilai, nelayan tidak mungkin mengeluarkan uang miliaran rupiah hanya untuk membangun pagar kayu di laut. 

"Terus tiba-tiba ada yang mengaku bahwa ada sekelompok nelayan yang swadaya membangun pagar laut ini. Kan kita ini dari Komisi IV sedang berusaha untuk mensejahterakan kehidupan para nelayan. Kok tiba-tiba si nelayan itu punya duit segitu gitu ya. Ini kan sangat mengada-ada, kalau orang Jawa bilang 'ngono yo ngono ning ojo ngono'. Kalau anak-anak bilang, enggak gitu-gitu amat kali," kata putri presiden ke-2 RI itu. 

Oleh karena itu, Titiek menegaskan, pihaknya mendesak pemerintah khususnya KKP untuk mencari tahu pemilik pagar laut itu. Komisi IV DPR, kata dia, juga akan memanggil Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono untuk meng-update soal polemik pagar laut ini. 

"Jadi kami mendesak supaya pemerintah segera cari tahu. Kasus ini sudah satu bulan lebih ramainya, masak enggak dapet-dapet gitu (pelakunya, red)," tegas Titiek. 

"Kami akan ketemu dengan Kementerian Kelautan Perikanan, rencananya sih besok. Kalau mereka tidak ada sidang kabinet, jadi besok," pungkasnya.