JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah untuk memperbaiki dan menertibkan regulasi pinjaman online (pinjol) secara ketat. Hal ini guna melindungi masyarakat dari pinjol yang mengancam ketahanan keluarga dan ketahanan ekonomi.
“Menjamurnya pinjol di Indonesia menimbulkan dampak sosial ekonomi yang sangat besar untuk masyarakat. Bahkan sampai ke ranah pidana atau kriminalitas,” ujar Puan, Senin, 16 Desember.
Puan pun menyoroti insiden memilukan yang menimpa satu keluarga di Kediri, di mana mereka berusaha melakukan bunuh diri bersama lantaran terjerat utang pinjol. Meski 3 anggota keluarga masih hidup yakni ayah, ibu, dan anak sulung, namun anak bungsu yang masih balita meninggal pada kejadian ini.
"Peristiwa di Kediri ini sungguh sangat menyedihkan. Terutama atas meninggalnya seorang anak balita yang tidak bersalah," kata Puan.
Puan mengatakan satu keluarga di Kediri adalah salah satu contoh betapa kejamnya jeratan pinjol.
“Kita ketahui sudah banyak peristiwa ironi yang terjadi karena pinjol. Ini menjadi cerminan bagaimana jeratan pinjol dapat menghancurkan keluarga-keluarga yang rentan secara ekonomi dan psikologis,” sambung Puan.
Karena itu, Puan meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan serius dalam melindungi masyarakat dari jerat pinjol dan tekanan ekonomi.
“Negara harus mengambil langkah ekstra untuk mengatasi masalah pinjol, apalagi pinjol-pinjol ilegal yang sangat merugikan masyarakat karena bunga utang yang tidak masuk akal sehingga justru menambah beban pengguna layanan itu,” tegasnya.
Puan juga menyoroti data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan, ada 18,07 juta orang di Indonesia yang terjerat pinjol per Desember 2023. Dari total peminjam aktif pinjol, diketahui sebanyak 73,34 persen berasal dari pulau Jawa, sedangkan 26,66 persen berasal dari pulau luar Jawa.
Dengan melihat data tersebut, Puan mendesak Pemerintah untuk memperluas bantuan sosial, menciptakan akses pembiayaan yang aman, dan menertibkan regulasi pinjol. Dia berharap, upaya-upaya tersebut dapat mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan dan memastikan kesejahteraan rakyat secara lebih merata.
"Pemerintah harus segera bertindak untuk melindungi masyarakat dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan," ucap Puan.
Di sisi lain legislator PDIP dapil Jawa Tengah itu mendorong pemerintah untuk memperluas dan memperkuat program bantuan sosial. Puan menyebut, bantuan dari negara dapat mengurangi beban masyarakat, khususnya keluarga dengan ekonomi rendah.
“Seperti program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Prakerja, dan subsidi pangan harus ditingkatkan cakupannya agar dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan,” ungkapnya.
"Bantuan sosial ini tidak hanya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mencegah mereka terpaksa mengambil utang berbunga tinggi," imbuh Puan.
