JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyoroti kasus tewasnya seorang saksi dari salah satu pasangan calon (paslon) Pilbup Sampang, Jawa Timur. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus yang diduga ada keterlibatan unsur politik tersebut.
"Saya menyayangkan adanya kejadian tragis seperti itu di tengah ajang pesta rakyat daerah atau Pilkada ini. Kami meminta kepolisian untuk mengusut tuntas motif dari pengeroyokan hingga tewas saksi salah satu pasangan calon," ujar Nasir kepada wartawan, Rabu, 20 November.
Nasir menegaskan, kekerasan tidak dibenarkan untuk alasan apapun. "Siapa saja pihak yang melakukan kekerasan harus bertanggung jawab secara hukum. Tindak tegas pelaku pembacokan yang menewaskan korban,” tegasnya.
Adapun warga Sampang yang tewas bernama Jimmy Sugito Putra yang merupakan saksi dari Calon Bupati (Cabup) dan Wabup Sampang, Slamet Junaidi-Achmad Mahfudz (Jimat Sakteh). Kasus ini berawal dari adanya penyerangan terhadap mobil Slamet dan Achmad usai paslon no urut 2 itu melakukan kunjungan ke rumah salah Kiyai Mualif di Kecamatan Ketapang, Minggu, 17 November.
Rombongan Slamet pun akhirnya berhasil meninggalkan lokasi setelah salah seorang tim Muhammad bin Muafi Zaini-Abdullah Hidayat (Mandat), yang merupakan paslon lawannya, mengantarnya keluar dari hadangan. Namun keributan kemudian terjadi setelah rombongan Slamet Junaidi keluar dari lokasi. Alhasil, massa yang membawa senjata tajam menyerang korban. Jimmy tewas setelah dikeroyok dan dibacok (carok).
Jika memang terbukti ada indikasi keterlibatan politik dalam kejadian tersebut, Nasir menilai, insiden berdarah ini harus menjadi momentum untuk instrospeksi terhadap budaya politik di Indonesia. Ia mengingatkan demokrasi harus dilakukan dengan damai.
“Kita sangat berharap semua pihak bisa mengikuti Pilkada dengan tertib, aman, damai. Sektor politik harus kembali ke jalur etis dan demokratis, di mana setiap perbedaan pandangan dapat dihargai tanpa mengorbankan nyawa dan martabat manusia," jelas Nasir.
Menurut Nasir, seharusnya ketidakpuasan yang disebabkan oleh persaingan politik diselesaikan melalui dialog dan pemilu yang demokratis, bukan melalui kekerasan yang memicu ketakutan dalam masyarakat.
"Tindakan kekerasan seperti itu seharusnya tidak boleh terjadi. Kita harus budayakan politik yang sehat, termasuk dalam pelaksanaan Pilkada sebagai pesta rakyat yang semestinya menggembirakan,” sambung Legislator dari Dapil Aceh II tersebut.
Sebagai informasi, saat ini kepolisian telah mengamankan dua pelaku pengeroyokan dan masih melakukan pemburuan terhadap pelaku lainnya. Pilbup Sampang 2024 akan digelar pada 27 November 2024 di 1.344 TPS yang tersebar di 180 desa dan enam kelurahan pada 14 kecamatan.
