Hanya 29,9 Persen Program BLT Pemerintah Tepat Sasaran
Ilustrasi bansos (pixabay)

Bagikan:

JAKARTA - Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menilai, hanya 29,9 persen masyarakat penerima program bantuan langsung tunai (BLT) selama masa pandemi COVID-19 yang tepat sasaran. Angka itu didapat dari hasil survei lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) pada Maret 2020 hingga April 2021.

"Cukup menarik karena sepanjang program ini berjalan, ternyata hanya 29,9 persen masyarakat yang menyatakan bahwa bantuan tunai itu tepat sasaran. Sementara 51,3 persen menyatakan tidak tepat," ujar Dedi dalam diskusi virtual "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024", Sabtu, 10 April.

Meski rendah, akan tetapi survei menyebutkan bahwa 59 persen responden menyatakan bantuan tunai yang diberikan pemerintah kepada masyarakat cukup efektif. Lantaran, penerima bantuan tetap bisa membelanjakan sesuai dengan kebutuhan.

"Artinya bantuan tunai meski itu dianggap tidak tepat sasaran, tetapi itu juga dianggap efektif. Karena penerimanya bisa membelanjakan sesuai dengan kebutuhan," jelasnya. 

Sementara, hasil survei terhadap program pemberian sembako baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, masyarakat yang menyatakan tepat sasaran ada sebanyak 61,7 persen. Tetapi, yang juga menganggap tidak tepat sebanyak 63 persen. 

"Jadi rata-rata semua program dianggap masalahnya ada di ketidaktepatan penerima," ungkap Dedi.

Selain itu, dari 1.200 responden hanya 23 persen masyarakat menyatakan program pemerintah yaitu Kartu Prakerja tepat sasaran, dan 32 persen menyatakan efektif.

"Berarti program Prakerja itu sudah dianggap tidak tepat sekaligus dianggap juga tidak efektif yaitu sebesar 44 persen menyatakan tidak efektif," jelas dia.

Karena itu, Dedi meminta pemerintah mengevaluasi kinerja kementerian terkait yang bertugas menjalankan program bantuan agar ke depan lebih tepat sasaran.