Kena <i>Blacklist</i> di DKI, Ahok Dinilai Cocok <i>Nyalon</i> Gubernur Bali
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) /Instagram basukibtp

Bagikan:

JAKARTA - Nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diperbincangkan lagi usai muncul ke permukaan usai pertemuannya dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming. Ada yang menebak pertemuan Ahok sebagai manuver politik. 

 Pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti menduga tak menutup kemungkinan pertemuan Ahok dan Gibran merupakan sinyal PDIP menduetkan keduanya sebagai gubernur pada Pilkada 2024 mendatang.

"Saya kira Ahok di DKI, Gibran Jawa Tengah. Kalau capres ya enggak lah. Atau PDIP akan mencalonkan dia sebagai kepala daerah, boleh jadi akan dipasangkan dengan Gibran di DKI Jakarta atau di Jawa Tengah," ujar Ray kepada VOI, Jumat, 9 April.

Menurut Ray, Pilkada 2024 mungkin akan menjadi momentum emas bagi Ahok merebut kembali kursi DKI 1. Mengingat Anies Baswedan diproyeksi maju sebagai capres.

"Kalau Ahok tetap mengoptimalkan popularitas dirinya, entah sebagai cakada di 2024 yang akan datang. Karena asumsi ke depan kan Anies naik jadi capres, DKI sepertinya lowong. Nah Ahok bisa masuk karena sedikit banyak orang masih menerima dia di DKI Jakarta atau di Jawa Tengah. Banyak pilihan lah kalau Ahok itu," ungkapnya.

Dia memandang status Ahok sebagai mantan narapidana tidak akan menjegal langkahnya di dunia politik nasional. Terlebih dalam UU tidak ada aturan terkait larangan tersebut.

"Nggak ada masalah, di UU kita kan tidak ada larangan. Mantan koruptor aja boleh. Jadi masih terbuka penerimaan publik terhadap dirinya juga masih tinggi," kata Ray Rangkuti. 

Senada dengan Ray, pakar komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan Ahok masih berpeluang mengikuti kontestasi Pilkada 2024 meskipun rekam jejak Ahok   sebagai mantan napi. Syaratnya, Ahok yang kini komisaris utama Pertamina harus memiliki tandem politik yang mumpuni. 

"Kalau presiden sih enggak bisa. Tapi kalau kepala daerah masih bisa tapi cek (Undang-undang.red) lagi. Memang tergantung Ahok nempel ke siapa sih," ujar Hendri kepada VOI, Jumat, 9 April. 

Akan tetapi, berbeda dengan Ray, Hendri menilai Ahok tidak akan dicalonkan di ibu kota. Itu pun apabila PDIP mau mengusungnya.

"Saya rasa posisi dia sebagai komisaris utama itu sudah terbaik saat ini, kecuali ada surprise, PDIP tiba-tiba mendorong dia sebagai calon kepala daerah 2024. Tapi mungkin tidak akan di ibu kota ya," terang Hensat, sapaan akrab Hendri Satrio. 

Alasannya, lanjut dia, warga ibu kota sebagian besar sudah menolak Ahok sejak kasus penistaan agama.

"Karena resistensi cukup lumayan jadi di kota lain atau ditempatkan dulu sebagai anggota DPR nanti pada saat pemilihan legislatif 2024. Kan ini saat nya dia membina karir politik lagi," jelas Hensat. 

"Saya rasa tipikal Ahok yang menggebu-gebu dan memiliki semangat besar. Tidak akan berhenti dan puas sebagai komisaris utama Pertamina aja. Makanya kemarin ke Gibran," sambung dia.

Namun menurut direktur lembaga survei KedaiKOPI itu, proyeksi Ahok lebih besar menjadi calon kepala daerah di Bali. Apabila tidak dicalonkan PDIP mengambil porsi di Jawa Tengah.

"Menurut saya Bali ya, jadi memang central voters PDIP seperti Bali dan Jawa Tengah akan mungkin bisa menjadi tempat pendaratan Ahok selanjutnya," kata Hensat.