Musim Hujan, Pejabat Pemprov DKI Diminta Tak Ambil Cuti Tahunan Sampai Februari 2023

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta seluruh pejabat Pemprov DKI Jakarta diminta untuk tidak mengambil cuti tahunan mulai saat ini sampai bulan Februari 2023.

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor e-0025/SE/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Maria Qibtya tertanggal 20 Oktober 2022.

Surat ini menindaklanjuti arahan Heru dan memperhatikan surat Kepala Pelaksana Nomor 2291/-1.781 perihal Himbauan Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Penghujan.

Dalam surat ini, pihak yang diminta untuk tidak mengamnbil cuti adalah seluruh pejabat Pemprov DKI, mulai dari kepala perangkat daerah atau biro Setda Provinsi DKI Jakarta, wali kota, bupati, wakil wali kota, camat, lurah, dan pejabat lainnya yang bekerja menangani risiko bencana selama musim penghujan.

"Para kepala perangkat daerah/biro setda Provinsi DKI Jakarta yang melakukan penanganan risiko bencana selama musim penghujan, agar menunda pelaksanaan cuti tahunan selama musim penghujan," tulis Maria dalam SE, dikutip pada Kamis, 27 Oktober.

"Para wali kota Provinsi DKI Jakarta dan Bupati Kabupaten Administrasi Pulau Seribu Provinsi DKI Jakarta agar menginstruksikan kepada wakil wali kota/bupati, sekretaris kota/kabupaten, para camat, para lurah, dan para kepala unit kerja perangkat daerah atau pejabat lain di bawah koordinasinya yang terkait dalam penanganan risiko bencana selama musim penghujan untuk menunda pelaksanaan cuti tahunan selama musim penghujan," lanjut surat tersebut.

Maria mengungkapkan, penundaan cuti tidak menghapuskan hak cuti tahunan dan dapat digunakan untuk tahun berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai cuti Pegawai Negeri Sipil.

Soal permintaan penundaan cuti ini sebelumnya pernah disampaikan oleh Heru saat memberi pengarahan kepada seluruh pejabat perangkat daerah pada hari kedua bekerja memimpin Jakarta.

"Hari ini kita memasuki musim hujan. Saya minta kepada seluruh jajaran para wali kota untuk tidak mengambil cuti, untuk tidak keluar kota," kata Heru di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Selasa, 18 Oktober.

Permintaan Heru ini berkaitan dengan penanggulangan banjir yang dilakukan jajaran anak buahnya. Heru meminta para lurah, camat, hingga wali kota mengidentifikasi kawasan rawan banjir di wilayahnya masing-masing.

Heru juga memberi pengarahan kepada kepala satuan kerja pejabat daerah (SKPD) lainnya.

"Teman-teman Asisten Pembangunan, ketika di lapangan harus berkolaborasi. Ketika nanti Januari, Februari, hujan lebat, tolong Kepala BPBD untuk merilis berdasarkan analisa BMKG, jika terjadi hujan lebat, tolong warga hindari," kata Heru.