Trump Beri Sinyal Kembali Calonkan Diri di Pilpres AS 2024
Presiden AS Donald Trump (Instagram/@realdonaldtrump)

Bagikan:

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah melontarkan gagasan untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024. Hal tersebut ia sampaikan saat sebuah acara digelar di Gedung Putih pada Selasa 1 Desember malam.

"Ini merupakan empat tahun yang luar biasa," kata Trump kepada kerumunan, termasuk banyak anggota Komite Nasional Republik. 

“Kami akan kembali melakukannya empat tahun lagi. Kalau tidak, saya akan bertemu Anda dalam empat tahun."

Mengutip The Guardian, Kamis, 3 Desember, komentar Trump tampaknya mengakui bahwa dia pikir dia kalah dalam Pilpres 2020. Sementara spekulasi tentang pencalonan presiden pada 2024 telah marak, banyak pengamat politik AS memperkirakan bahwa Trump akan segera mengumumkan pencalonan. Trump belum berbicara secara terbuka tentang itu sebelumnya.

Video tersebut disiarkan langsung di Facebook oleh salah satu orang yang hadir dalam acara tersebut, Pam Pollard, yang merupakan anggota komite nasional untuk Oklahoma. Rekaman itu menunjukkan banyak orang berdesakan di Cross Hall di Gedung Putih. Banyak yang tidak memakai masker dan beberapa orang yang batuk-batuk bisa terdengar.

Trump menjadi tuan rumah pesta minggu ini, berniat merayakan musim terakhir sebelum Trump meninggalkan jabatannya pada 20 Januari. Trump belum secara resmi mengakui kekalahannya, tetapi terlambat memberika transisi kepada Joe Biden. 

Acara untuk menyambut Natal di Gedung Putih tersebut telah menampilkan kerumunan besar hadirin pesta yang tidak menggunakan masker berkumpul di dalam ruangan. Hal tersebut menunjukkan adanya pelanggaran pedoman kesehatan masyarakat yang telah ditekankan oleh pemerintah AS. Padahal kasus COVID- 19 di AS juga tengah meroket tinggi. 

Gedung Putih telah menjadi tempat setidaknya satu peristiwa yang diduga sebagai penyebar super COVID-19. Beberapa pembantu presiden, staf kampanye, dan sekutu telah dinyatakan positif COVID-19 dalam berbagai wabah. Trump sendiri dirawat di rumah sakit karena COVID-19 pada Oktober, bahkan ibu negara serta dua putranya juga sempat dinyatakan positif COVID-19. 

Stephanie Grisham, juru bicara ibu negara dan kepala staf, telah mengatakan bulan lalu bahwa Gedung Putih akan tetap menggelar pesta "sambil menyediakan lingkungan yang paling aman." Dia mengatakan hal tersebut mencakup daftar tamu yang lebih sedikit, penyediaan masker dan dorongan untuk melakukan jaga jarak sosial saat. 

“Menghadiri pesta akan menjadi pilihan yang sangat pribadi,” tambahnya.

Video Trump yang membahas pemilu 2024 muncul ketika dia mengancam akan memveto Undang-Undang (UU) Otorisasi Pertahanan Nasional. UU tersebut nantinya mengesahkan pengeluaran militer miliaran dolar AS namun Kongres harus setuju menghapus UU yang memberikan kekebalan hukum kepada perusahaan teknologi seperti Facebook dan Twitter. 

"Jika Pasal 230 yang sangat berbahaya dan tidak adil tidak sepenuhnya dihentikan sebagai bagian dari UU Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA), saya akan dipaksa untuk dengan tegas VETO RUU tersebut ketika dikirim ke meja Resolusi yang sangat indah," kata Trump.

Pasal 230 yang dibicarakan Trump adalah pasal dari Communications Decency Act yang melindungi perusahaan teknologi dari tanggung jawab atas konten yang diunggah oleh pengguna. Pasal tersebut kerap mendapat serangan dari Trump dan anggota parlemen Republik, yang telah mengkritik keputusan moderasi konten platform internet dan menuduh mereka membungkam suara konservatif.

UU Otorisasi Pertahanan Nasional menetapkan kebijakan untuk Departemen Pertahanan dan telah disahkan selama enam dekade. UU Otorisasi Pertahanan Nasional salah satu dari sedikit undang-undang utama yang dipandang sebagai UU yang "harus lolos" karena mengatur segala sesuatu mulai dari kenaikan gaji untuk pasukan hingga berapa banyak pesawat yang harus dibeli atau cara terbaik untuk bersaing dengan rival seperti Rusia dan China.

Pembantu Kongres menyatakan skeptisisme Trump akan benar-benar memveto UU tersebut. Sementara Demokrat tidak akan setuju untuk mencabut Pasal 230 karena UU berusia 24 tahun itu memberikan perlindungan penting bagi perusahaan media sosial.