Draf RKUHP Dibuka ke Publik, DPR Dinilai Transparan

JAKARTA - Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Silvanus Alvin, mengapresiasi DPR RI yang langsung membuka draf Rancangan Kitab Undang Hukum Pidana (RKUHP) usai diserahkan Pemerintah pada awal Juli lalu. Menurutnya, hal itu merupakan bentuk komitmen transparansi dewan yang menjadi visi misi Ketua DPR RI Puan Maharani sejak awal kepemimpinannya.

“Langkah DPR bergerak cepat membuka akses draf RKUHP patut diapresiasi, terutama setelah sekian lama publik meminta Pemerintah segera membuka draf RKUHP yang akan menjadi pedoman hukum pidana di Indonesia itu,” ujar Alvin, Selasa, 26 Juli. 

Sebagai informasi, draf RKUHP dapat diakses melalui situs resmi DPR RI atau bisa langsung diunduh lewat alamat website https:/dpr.go.id/uu/detail/id/371.  Menurut Alvin, akses ini merupakan bentuk keterbukaan DPR kepada publik.

Apalagi, kata Alvin, draf RKUHP juga telah disampaikan kepada media massa hingga sejumlah LSM oleh DPR yang dimaksudkan agar dewan dapat menerima masukan dari berbagai elemen bangsa sebelum draf RKUHP dibahas di masa sidang mendatang.

“Tentunya capaian yang sudah terlihat ini bentuk solidaritas dari para anggota DPR, khususnya anggota Komisi III DPR RI, supaya kerja keras yang dilakukan tidak kontraproduktif,” ucap Lulusan master University of Leicester Inggris itu.

Alvin menilai, keterbukaan yang dilakukan oleh DPR tidak terlepas dari peran Puan Maharani yang selalu mengingatkan setiap anggotanya untuk menyampaikan kerja-kerja Dewan kepada masyarakat.

Pengajar pada Prodi Distance Learning UMN itu mengatakan, Puan selama ini terus menunjukkan komitmen keterbukaan parlemen. Bahkan Puan sendiri menginisiasi Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang keterbukaan parlemen dengan mengedepankan penerapan prinsip keterbukaan dan transparansi di lingkungan dewan.

“Saya memiliki pandangan bahwa Ibu Puan adalah sosok pimpinan yang menepati janji. Ketika pertama kali dilantik sebagai Ketua DPR perempuan pertama di Indonesia, salah satu janji beliau adalah menjaga kepercayaan rakyat dan menghasilkan kebijakan-kebijakan terbaik untuk rakyat. Janji tersebut dihadirkan dalam bentuk transparansi draf RKUHP yang sedang dibahas,” kata Alvin.

Di situs DPR RI, tambah dia, publik bahkan dapat mengikuti fitur ‘Rekam Jejak’ untuk memantau perkembangan pembahasan RKUHP. Di dalam situs DPR juga terdapat fitur bagi masyarakat dalam memberikan masukan, sehingga aspirasi publik juga bisa dijembatani melalui fitur ‘Feedback’.

“Digitalisasi DPR ini juga saya yakin tidak lepas dari peran Ibu Puan yang berusaha untuk membuat DPR lebih baik dengan semangat gotong royong. Komitmen keterbukaan yang dengan teguh dijalankan Puan pun senada dengan iklim era digital saat ini, di mana segala sesuatunya terbuka bagi publik,” kata Alvin.

Diketahui, sejak dilantik menjadi Ketua DPR pada 1 Oktober 2019, Puan Maharani telah berkomitmen menjadikan lembaga tersebut sebagai ‘rumah rakyat’ sesungguhnya.

“Saya dan para wakil DPR yang baru dilantik memiliki komitmen bersama agar pada masa kepemimpinan kami, akan kami gelorakan semangat gotong royong, mewujudkan DPR sebagai parlemen yang modern, terbuka dan aspiratif serta berupaya menjadikan DPR sebagai rumah rakyat yang sesungguhnya," kata Puan usai pelantikan 3 tahun silam.

Politikus PDIP itu juga menegaskan dalam menjalankan tugas, DPR membutuhkan dukungan dari masyarakat dan tidak akan anti terhadap kritik.

“Kita akan selalu terbuka terhadap setiap aspirasi dan masukan yang kita terima dari masyarakat," katanya.