Presiden Jokowi Minta Penyelenggara Jaga Moralitas Pemilu 2024

JAKARTA - Presiden Joko Widodo berpesan kepada penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum/DKPP betul-betul menjaga dan meningkatkan moralitas Pemilu 2024.

Pesan presiden itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada penyelenggara pemilu yang mulai laksanakan tahapan Pemilu 2024 pada tanggal 14 Juni 2022.

"Bapak Presiden menegaskan agar penyelenggara pemilu betul-betul menjaga dan meningkatkan moralitas pemilu dan pilkada serentak," kata Mendagri Tito Karnavian dikutip Antara, Selasa, 14 Juni. 

Indonesia, kata dia, harus menjadi rujukan dunia dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, mendorong partisipasi pemilih yang tinggi, termasuk di antaranya memberikan pendidikan politik secara masif.

"Dalam arti agar masyarakat paham tentang haknya dalam pemilihan," katanya.

Presiden, lanjut Tito, juga meminta agar penyelenggara memastikan tata kelola pemilu akuntabel dan menjaga pemilu agar aman damai sehingga tidak ada masalah yang serius pada bidang kesehatan, seperti wafatnya petugas di lapangan pada masa lalu.

Presiden juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan persoalan teknis yang akan dapat menjadi masalah politis yang memengaruhi kualitas pemilu.

"Kita perlu belajar dari pengalaman pemilu dan pilkada sebelumnya, kita lakukan perbaikan-perbaikan dari aspek manajemen teknis," kata dia. 

Tito lantas mencontohkan perbaikan kualitas data pemilu, daftar pemilih tetap (DPT), manajemen kerja KPUD sampai dengan teknis rekapitulasi suara, penguatan sistem pendaftaran pemilih, sistem sistem verifikasi partai politik, sistem rekapitulasi, dan sistem informasi logistik.

"Pastikan juga agar biaya pemilu dilaksanakan dengan efisiensi. Presiden juga mengajak KPU untuk mengembangkan model kampanye yang makin berkualitas, kampanye yang mengurangi mobilisasi orang dengan memanfaatkan teknologi informasi," kata Tito.

Hal itu, lanjut dia, agar kampanye dapat berlangsung efektif, mengurangi gesekan di lapangan, termasuk praktik politik uang.

Disebutkan juga model kampanye yang efisien itu telah dilakukan pada Pilkada Serentak 2020.

"Sebanyak 270 daerah di tengah-tengah puncak pandemi, kita telah menunjukkan bahwa kita mampu melaksanakan itu berlangsung lancar dengan tidak ada ledakan angka COVID-19, serta lebih efektif daripada mobilisasi," ujarnya.