Libatkan Siswa SMA dan SMK, Bawaslu Makassar Edukasi Pemilih Pemula Melalui Program Bagoes
Ketua Bawaslu Kota Makassar Abdillah Mustari (empat kiri) dan jajarannya berfoto bersama Sekertaris Dinas Pendidikan Sulsel Harpansa (tiga kanan) usai pertemuan di Kantor Dinas Pendidikan Makassar

Bagikan:

MAkASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, segera melibatkan pelajar tingkat SMA dan SMK sederajat melalui program Bagoes yang merupakan bagian dari edukasi pendidikan politik bagi pemilih pemula.

"Ada semangat kami di Bawaslu untuk menyasar generasi pemilih pemula, memberikan pendidikan politik, sebagai upaya memutus pandangan dan kebiasaan buruk salah satunya adalah politik uang," kata Ketua Bawaslu Makassar Abdillah Mustari di Makassar, Selasa 24 Mei.

Saat pertemuan di Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, kata Abdillah, kunjungan tersebut untuk membahas kesiapan pelaksanaan kegiatan Bagoes yang akan melibatkan peserta didik sebagai pemilih pemula.

Selain itu, pendidikan politik ini memberikan pemahaman terhadap penegakan peraturan pemilu.

Guna memaksimalkan kegiatan Bagoes, pihaknya telah menyusun strategi menyasar ke sekolah-sekolah di Ibu Kota Provinsi Sulsel.

Sebagai langkah awal audiensi, Bawaslu Makassar berencana melaksanakan rapat koordinasi dengan kepala sekolah dan pendidik pada tanggal 25 Mei 2022. Rapat ini diikuti 15 perwakilan dari sekolah dengan dibagi satu sekolah untuk setiap kecamatan.

"Kami sangat berharap dalam kegiatan itu perwakilan dari Dinas Pendidikan Sulsel juga bisa hadir sebagai narasumber," kata Abdillah dikutip Antara.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Harpansa menyambut baik kegiatan tersebut, bahkan pihaknya siap mendukung dengan memberi akses ke sekolah-sekolah tingkat SMA/SMK maupun sederajat di Makassar.

"Secara teknis sudah sangat tepat Bawaslu mengadakan kegiatan ini. Anak-anak memang perlu diberikan pendidikan politik yang baik sejak dini. Kami dari Dinas Pendidikan sangat mendukung," kata Harpansa.

Sebagai langkah awal, pihaknya sedapat mungkin memberikan akses dengan menyurati sekolah negeri maupun swasta untuk merespons kegiatan Bagoes setelah Bawaslu menyurat ke Disdik.

Ia menyebutkan jumlah SMA negeri di daerah ini tercatat 23 unit sekolah, SMK negeri 10 unit sekolah, dan selebihnya swasta.