JAKARTA - Sejak Senin, 5 Oktober malam, situs DPR ‘diserang’. Ada upaya meng-hack situs dpr.go.id hingga muncul video yang mengesankan situs DPR diretas dengan penggantian kepanjangan DPR sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat’
“Upaya meng-hack memang ada, tapi kalau tulisan yang itu (pengkhianat) editan. Dari Senin malam sampai sekarang masih berat, diserang terus, tapi tulisan itu (pengkhianat) editan,” kata Sekjen DPR Indra Iskandar dikonfirmasi, Kamis, 8 Oktober.
Pihak Kesekjenan langsung berkoordinasi dengan kepolisian termasuk dengan Telkom. Upaya ini dilakukan memastikan situs DPR tetap bisa diakses.
“Kita memagari situs dengan Telkom dan Bareskrim supaya tidak down. Karena yang biasanya 400 orang mengakses sekarang sampai 6.000. Dari Senin malam enggak berhenti,” kata Indra.
BACA JUGA:
Anak IT yang tersakiti
sumber : tiktok #JokowiKabur pic.twitter.com/hF3aiADxyQ
— Melatikaaa (@melatikaaa__) October 7, 2020
Pasca persetujuan pengesahan UU Cipta Kerja dalam paripurna, DPR terus menjadi sorotan. Sempat muncul juga lapak ‘jualan’ gedung DPR di platform e-commerce.
Aplikasi belanja dalam jaringan Shopee juga ikut menghapus pelapak yang menjual Gedung DPR di platformnya. Ini juga dilakukan Tokopedia dan Bukalapak.
Sekjen DPR Indra menyebut candaan ‘jualan’ gedung DPR tidak pada tempatnya. Pihak DPR meminta Kementerian Keuangan dan kepolisian untuk mengambil tindakan tegas.
"Ini kan BMN (barang milik negara). Jadi kalau ada jokes-jokes semacam itu sebenarnya sangat insinuatif. Itu urusan Kementerian Keuangan dan kepolisian dan menurut saya kepolisian harus mengambil tindakan tegas. Ini kan BMN, jadi jokes semacam itu tidak pada tempatnya lah ya," kata Indra kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Oktober.