Forum Bali Bangkit Batal Demo, Tuntut 5 Hal ke Pemerintah Pusat Agar Turis Asing Masuk ke Pulau Dewata

DENPASAR - Dinas Pariwisata Bali bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali menggelar pertemuan dengan puluhan pelaku industri pariwisata di Pulau Dewata termasuk dengan Forum Bali Bangkit (FBP) yang berencana menggelar demonstrasi.

Wakil Ketua Bidang Budaya Lingkungan dan Humas Badan Pengurus Daerah (PHRI) Bali  I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan pertemuan dihadiri 40 asosiasi pariwisata yang hadir termasuk FBP.

"Jadi hasil pertemuan lagi sangat luar biasa. Dari industri pariwisata dan seluruh stakeholdernya akan tetap mendukung pemerintah. Namun mengusulkan lima poin kebijakan," kata Suryawijaya, Selasa, 21 Desember. 

Dalam pertemuan disepakati FBP batal menggelar demonstrasi. Mereka mengajukan 5 rekomendasi untuk pemerintah pusat. 

"Demo itu bukan solusi, demo itu akan mencoreng citra  pariwisata, orang hospitality kan tidak harus demo. Tapi sekarang kita cari solusinya. Karena semuanya keputusan ini di pusat, bukan di daerah karena kewenangannya terkait dengan Menteri Perhubungan, Menteri Luar Negari, Menteri Kesehatan dan juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman," ujar Suryawijaya.

Sementara, Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pariwisata Bali, Tjok Bagus Pemayun mengatakan pihaknya menampung aspirasi para pelaku pariwisata. 

"Memformulasikan seperti apa, karena kita kerja di hospitality memang cara-cara seperti ini yang kita lakukan. Pertama yang jelas kita akan berjuang dengan teman-teman ini, kesepakatan tadi akan menyurati kembali hal-hal yang menjadi kendala wisatawan mancanegara. Kedua event-event diperbanyak yang ada di Bali termasuk rangakaian G20 itu," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator FBP sekaligus Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Bali Yoga Iswara mengatakan rencana demo batal karena ada kesepakatan.

Ada 5 poin rekomendasi ke pemerintah pusat. Pertama kemudahan e-visa berbayar khusus untuk tujuan wisata secara perorangan tanpa harus melalui penjamin koorporasi dengan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan atau membuka kembali aplikasi VOA dan free visa khususnya untuk negara-negara dengan risiko rendah.

Kedua, wisatawan mancanegara tak perlu menjalani karantina atau menyarankan agar karantina di Bali menggunakan pola wilayah atau Pulau Bali sebagai pulau karantina dan wisatawan dapat memilih tinggal di seluruh hotel  yang sudah tersertifikasi CHSE. 

Ketiga, menyarankan perubahan regulasi penerbangan ke Bali agar tidak harus hanya menggunakan penerbangan langsung.

Keempat, memperluas negara yang warganya diperkenankan masuk ke Bali, khususnya untuk negara yang sudah siap datang ke Bali. Prioritasnya yakni Australia dan negara-negara Eropa.

Kelima, mengusulkan agar pertanggungan asuransi dapat diturunkan sebesar 50.000 Dolar AS sehingga tidak menyulitkan wisman datang ke Bali.