Berikan Remisi, Pengeluaran Negara Berkurang Rp176 Miliar
Ilustrasi (Angga Nugraha/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi umum Hari Kemerdekaan RI tahun 2020 kepada 119.175 narapidana. 1.438 Napi langsung bebas.

Sedangkan 117.737 narapidana lainnya menerima pengurangan masa hukuman atau RU I yang besarannya bervariasi mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan.

“Remisi diberikan sebagai wujud apresiasi terhadap pencapaian perbaikan diri yang tercermin dalam sikap dan prilaku sehari-hari narapidana," kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan (DirjenPAS), Reynhard Silitonga dalam keterangan resmi, Senin, 17 Agustus.

Menurut dia, narapidana yang mendapat remisi sudah sesuai dengan aturan. "Jika mereka tidak berprilaku baik maka hak remisi tidak akan diberikan,” kata dia.

Remisi diberikan kepada seluruh narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif di antaranya telah menjalani pidana minimal 6 bulan dan tidak terdaftar pada register F (buku catatan pelanggaran disiplin narapidana). Kemudian, aktif mengikuti program pembinaan di Lapas, Rutan, atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak(LPKA). 

Reynhard Silitonga juga menerangkan, bahwa pemberian Remisi Umum Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 Tahun 2020 dapat menghemat pengeluaran uang negara dengan memangkas anggaran makan narapidana hingga lebih dari Rp176 milyar. 

“Penghematan anggaran makan 117.737 orang narapidana penerima RU I mencapai Rp.173.258.730.000,sedangkan penghematan anggaran makan 1.438 orang narapidana penerima RU II mencapai Rp.3.003.900.000,sehingga total penghematan anggaran makan narapidana mencapai Rp.176.262.630.000," kata dia.

Remisi atau pengurangan masapidana diberikan kepada narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun1995 tentang Pemasyarakatan, PP Nomor 32 Tahun1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Perubahan Pertama: PP No.28 Tahun 2006, Perubahan Kedua: PP Nomor 99 Tahun 2012, Keputusan Presiden No.174/1999, serta Peraturan Menteri No.3 tahun 2018 tentang pemberian Remisi kepada Waraga Binaan Pemasyarakatan.