JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura. Langkah ini diambil oleh Wiranto karena tak ingin terus berkonflik dengan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).
"Ndak ada. Walaupun saya katakan tadi dalam ini, kan dewan pembina tidak perlu mundur sebenarnya. Enggak perlu mundur saya. Tetapi, saya melihat bahwa yang Munas ini rohnya sudah berbeda kan. Rohnya dan semangatnya berbeda. Dan selalu ingin berkonflik dengan ketua dewan pembina. Kalau saudara seperti saya bagaimana? Saudara tahan? Saudara kerasan?" tutur Wiranto dalam konferensi pers di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 Desember.
Wiranto menepis tuduhan bahwa langkahnya ini karena tekanan dari pihak OSO. Menurut dia, semua ini demi partai yang didirikannya tetap berjalan dan jauh dari konflik.
"Jadi, bukan karena itu. Kesadaran politik saya, biarlah partai ini tenang. Partai ini berjuang terus. Jadi bukan karena desakan, ndak. Didesak saya malah enggak mau, makin didesak saya enggak mau mundur," jelasnya.
Selain itu, mantan Menko Polhukam ini memutuskan mundur dari struktur kepengurusan partai karena ingin fokus pada tugas barunya sebagai Ketua Wantimpres Presiden Jokowi periode 2019-2024.
"Saat ini, saya menyatakan mundur dari Ketua Dewan Pembina Hanura. Mengapa? Ini kesadaran saya. Saya selalu berorientasi kepada tugas pokok saya. Saat ini, saya ditugaskan Presiden sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden," jelasnya.
Namun, di sesi tanya jawab emosi Wiranto tidak terbendung ketika ditanya awak media, mengenai langkah yang akan diambil untuk menyelamatkan partai yang didirikannya itu. Apalagi dirinya sudah memilih untuk mundur.
Wiranto meninggi
"Masih banyak orang-orang lain yang sangat care ke partai ini. Bagaimana mungkin Munas saya tidak diundang. Lalu disuruh ngotot mempertahankan jabatan ketua dewan pembina. Saudara coba berpikir kritis secara rasional. Saya tidak dihomati sebagai pendiri partai, tidak dihormati sebagai orang yang berjuang membesarkan partai selama sepuluh tahun," ucap Wiranto dengan nada tinggi.
Kekecewaan Wiranto sangat jelas tergambar di wajahnya ketika mengungkapkan fakta bahwa sebagai pendiri partai dirinya tidak dianggap.
Bahkan, sebagai orang yang memberikan jalan agar OSO menjadi ketua umum secara aklamasi pada 2016 lalu, tidak diundang untuk hadir dalam acara Munas yang diselenggarakan OSO.
"Bahkan dimaki, dituduh pengkhianat dan sebagainya. Dengan cara lain, saya tentu akan terus membangun partai ini," jelasnya.
OSO diminta mundur
Wiranto juga menyinggung pakta integritas. Dirinya minta agar Oso mundur dari jabatannya. Sebab, ia menilai OSO telah melanggar pakta integritas yang sudah disepakati saat dilantik sebagai ketua umum.
"Jadi, kami ingatkan, ada komitmen untuk mundur, kalau persyaratan-persyaratan (pakta integritas) itu tak dipenuhi," katanya.
Wiranto bercerita, ketika 2016 dirinya diminta Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam). Wiranto kala itu tak mau rangkap jabatan dan memilih menyerahkan tahta ketua umum Hanura.
Singkat cerita, Hanura menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) di Bambu Apus Jakarta. Wiranto mengajak OSO menjadi salah satu calon ketua umum Hanura menggantikan dirinya.
Wiranto mengaku melakukan skenario sedemikian rupa agar OSO terpilih secara aklamasi. Di balik penunjukkan OSO, kata Wiranto, ada pakta integritas yang diteken bersama. Penandatanganan pakta integritas disaksikan dua politikus senior Hanura, Subagyo HS dan Chairuddin Ismail.
Menurut Wiranto, beberapa butir pakta integritas itu yakni OSO berjanji hanya memimpin Hanura sampai 2019. Kemudian, OSO juga bakal tunduk kepada pedoman organisasi Hanura.
Selain itu, kata Wiranto, OSO janji meningkatkan suara Hanura dalam Pemilu 2019. OSO juga janji membawa 36 rekan DPD untuk menjadi calon legislatif Hanura di Pileg 2019. Bila ini tidak ditaati, Wiranto mengatakan OSO bakal legawa mundur.
"Untuk itu, kami minta saudara secara kesatria, mundur sebagai ketua umum. Kan sopan santunnya begitu. Ini ada dua saksinya ikut tandatangan kok," ujarnya.
