JAKARTA - Putra sulung Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka semakin mencuat dalam bursa pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 di Kota Solo. Tak sedikit partai politik yang mulai memberikan dukungan untuk Gibran dalam Pilwalkot Solo.
Dukungan suara untuk Gibran di Solo juga diperkuat kendaraan politik yang dipilihnya, yakni PDIP. Terlebih partai Besutan Megawati Soekarnoputri itu telah memiliki mayoritas suara di DPRD Solo untuk memuluskan langkah Gibran.
Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin melihat akan terjadi dinamika politik dalam pemilihan kepala daerah di Solo. Partai-partai oposisi seperti PPP, PKB, PKS, dan Gerindra, mulai memberikan dukungannya untuk mengusung Gibran di Pilkada Kota Solo 2020 mendatang.
"Jadi secara dukungan politik Gibran kuat dan secara elektabilitas juga akan naik," kata Ujang, saat dihubungi VOI, di Jakarta, Rabu, 18 Desember.
Ujang berujar, modal politik yang dimiliki Gibran sudah cukup, dikenal masyarakat Solo, dan berpeluang besar diusung PDIP dan didukung partai politik lainnya.
Gibran di Pilkada Solo 2020, kata Ujang, merupakan sosok kuat yang sulit untuk di lawan oleh calon lain. Bahkan, mungkin tidak akan ada yang menyainginya.
"Gibran adalah saingan berat bagi siapapun lawannya. Bahkan bisa tidak ada saingan. Bisa lawan kotak kosong. Ujungnya Gibran akan menang," tuturnya.
Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mempertimbangkan untuk mendukung pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo di Pilkada 2020. Apalagi, ditingkat nasional sebelumnya PPP sudah berkoalisi dengan PDIP.
"Karena di Surakarta kita enggak dapat kursi, nanti ikut hitungan berbasis suara. Tentu Mas Gibran menjadi salah satu yang kita timbang-timbang. Apalagi kita dengan PDI berkoalisi gitu. Kalau dilanjutkan ke koalisi tingkat lokal kan enggak ada masalah, bagus juga," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi , di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Desember.
Jika melihat hasil survei yang saat ini beredar, kata Baidowi, prospek Gibran ke depan cukup bagus. Apalagi, Gibran baru muncul di dunia politik, tetapi sudah menempati urutan kedua, menyalip ketua-ketua partai yang ada di sana.
"Bahkan ketua-ketua partai yang ada di situ, enggak tahu masuk 10 besar atau tidak. Itu menjadi modal berharga bagi Mas Gibran. Jangan dilihat nomor duanya tapi dilihat tren kenaikan surveinya. Baru muncul, sudah bisa menyodok ke nomor dua, bisa dilihat per tiga bulan beliau selalu naik. Itu menjadi modal awal untuk Mas Gibran," jelasnya.
Meski begitu, kata Baidowi, tidak hanya cukup dengan elektabilitas maupun popularitas. Calon kepala daerah juga harus dibekali dengan konsolidasi. Ia menilai, Gibran bisa memaksimalkan jaringan mesin partai politik maupun mesin relawannya.
"Mas Gibran, ketika nanti ditetapkan sebagai paslon saya yakin elektabilitasnya akan semakin menyodok ke atas," ucapnya.
Menurut Baidowi, partainya akan menentukan sikap untuk mendukung calon wali kota Solo pada bulan Januari 2020. Sebab, pengusulan masih akan dibuka hingga Juni.
"Kapan kira-kira di putuskan. Nanti PPP akan putuskan pada bulan Januari. Atau February. Karena pengusulan calon kan masih bukan Juni," tuturnya.
Tidak seperti PPP yang terang-terangan menyatakan mempertimbangkan Gibran untuk didukung di Pilkada Solo 2020, Partai Demokrat belum menentukan dukungan atau tidak secara pasti. Namun, selama kandidat tersebut memiliki kapabilitas, Partai Demokrat akan mendukungnya.
"Kita beri kesempatan kepada siapa saja, siapa yang mau maju, kapabel dan mempunyai ruang yang cukup didukung oleh publik, tentu menjadi pilihan," Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, di DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Desember.
Namun, menurut dia, yang pasti Partai Demokrat akan mendukung kandidat yang memiliki peluang menang yang paling tinggi di daerah tersebut.
"Kita kan mengajukan untuk menang, yang punya potensi menangnya itu lebih tinggi. Karena itu elektabilitas kemudian popularitas alat ukur yang paling ideal," ujarnya.
Untuk saat ini, katanya, pengurus Partai Demokrat membuka pintu komunikasi bagi siapapun yang ingin diusung atau didukung partainya. Setelah itu, DPP akan mempertimbangkan siapa saja yang akan diusung nanti.
"Elite-elite pengurusnya melakukan komunikasi, karena sekali lagi, jumlah kursi di setiap kabupaten/kota, provinsi itu tidak selalu bisa sendirian," tuturnya.
