JAKARTA - Elektabilitas putra Presiden Joko Widodo di Pilwalkot Solo tahun 2020 masih berada di posisi kedua dibandingkan calon incumbent Achmad Purnomo. Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Median, elektabilitas Gibran hanya mencapai angka 19,1 persen sementara Achmad elektabilitasnya mencapai 40,9 persen.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Lembaga Survei Median Rico Marbun mengatakan waktu sembilan bulan yang tersedia selama 9 bulan mendatang masih bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Gibran. Asalkan, putra sulung Jokowi tersebut mampu melakukan gebrakan.
"Dinamika sangat mungkin terjadi kalau Gibran mampu melakukan langkah-langkah yang di luar pencitraan yang hanya sekadar trending topic semata," kata Rico kepada wartawan di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin, 16 Desember.
Menurut dia, pengusaha di bidang makanan itu tak perlu banyak melakukan gimmick. "Semua gimmick yang dia lakukan seperti misalnya pamitan dan diantar orang tuanya, itu cukup. Jangan over dosis," tegasnya.
Rico mengatakan, Gibran harus menantang dirinya sendiri agar mampu menghadirkan kepemimpinan yang berbeda dengan pemimpin sebelumnya. Termasuk mematangkan visi dan misinya untuk Solo jika dia nantinya terpilih sebagai pemimpin di sana.
Apalagi, dari survei yang dilakukan pada 3-9 Desember 2019 yang diikuti 800 responden yang dipilih secara random dengan margin of error mencapai 3,5 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen tersebut, masih ada undecided voters dengan angka yang cukup besar sebanyak 21,6 persen.
Tak hanya itu, sebanyak 23,4 persen responden menganggap Gibran masih cukup muda untuk memimpin Kota Solo selama 5 tahun mendatang dan sebanyak 18,9 persen responden menganggap Gibran tak punya pengalaman.
Sehingga, penting bagi Gibran untuk membuktikan visi dan misinya kepada calon pemilihnya. "Apa sih mimpinya untuk Solo, kenapa kok anda merasa lebih. Itu yang harus diyakinkan. Adu gagasan, visi, dan misi. Bukan adu yang lain," ungkap dia.
Diketahui, Gibran Rakabuming Raka telah mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon Wali Kota Solo lewat jalur DPD PDIP Jawa Tengah di Semarang. Saat mendaftar, dia ditemani istri, Selvi Ananda dan ibunya, yang juga Ibu Negara Iriana Widodo.
Jalan Gibran sempat terhambat saat mendaftar jadi calon Wali Kota Solo. Sebab, DPC PDIP Surakarta ternyata punya memiliki nama untuk calon wali kota, yaitu Achmad Purnomo dan Teguh Prakoso. Dua nama itu pun diputuskan oleh Ketua DPC PDIP Surakarta FX Hadi Rudyatmo.
Namun, tak berapa lama setelah putusan itu keluar, Gibran menyambangi kediaman Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Gibran saat itu, untuk memberi tahu kepastian dirinya bakal maju di Pilwalkot Solo.
Hanya saja, hingga saat ini keputusan maju atau tidaknya Gibran ke gelanggang arena Pilwalkot akan diputus langsung oleh Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan tertinggi partai.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Arif Wibowo. Menurutnya, sebagai ketua umum PDIP, bukan tak mungkin Megawati kemudian menggunakan hak prerogatif untuk menentukan calon yang akan ikut pilkada. "(Calon kepala daerah) Diputuskan di rapat pleno DPP. Tapi, kami juga enggak bisa menduga-duga kapan Bu Mega menggunakan prerogatifnya," kata Arif, Jumat, 13 Desember.
Arif berkata, PDIP merupakan partai yang menggunakan sistem demokrasi terpimpin. Karenanya, bagi kader yang tak sepakat dengan keputusan ketua umum, disarankan untuk berpikir ulang.
"Kalau enggak setuju (dengan putusan DPP dan ketua umum), cari partai lain. Jangan dari PDIP," tuturnya.
Arif menerangkan, calon kepala daerah bisa diusulkan dari DPC atau DPD kepada DPP setelah proses penjaringan di daerah. Para calon ini akan menjalani serangkaian tes yang diadakan partai, di antaranya psikotes dan wawancara.
Selanjutnya, kader yang mendaftar tadi juga akan melakukan tes untuk mengukur loyalitasnya pada partai. Selain itu, DPD atau DPC PDIP juga akan mengadakan tiga kali survei untuk mengukur elektabilitas dan popularitas calon yang mendaftar lewat PDIP itu.
Hasil survei pertama harus diserahkan kepada DPP PDIP selambat-lambatnya 25 Desember. Lalu, survei kedua akan digelar Februari tahun depan, dan survei terakhir akan digelar akhir Mei atau awal Juni.
