JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan dirinya mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo untuk menghemat anggaran pengadaan sistem alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Prabowo bilang, selain menghemat, Jokowi juga minta dirinya untuk melakukan negosiasi terkait harga.
Hal itu disampaikan Prabowo usai terlibat pertemuan tertutup bersama Menko Polhukam Mahfud MD. Pertemuan itu tak lama, hanya berlangsung sekitar 15 menit dan datangnya Prabowo ke Kantor Kemenkopolhukam merupakan kali pertama.
"Ya alutsista dianggap mungkin terlalu mahal. Sedang ditinjau kembali, kita sedang mereview, mengkaji. Kita diperintah menego kembali begitu oleh bapak presiden," ujar Prabowo di Kantor Menkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember.
"Ya kita kan pelaksana, jadi ya kita harus pandai pandai untuk menjaga kepentingan nasional," imbuhnya.
Ke depannya, demi membahas secara resmi negosiasi pengadaan alutsista itu, Prabowo bilang, akan segera mengagendakan pertemuan lainnya di Kementerian Pertahanan. Tak hanya itu, pertemuan ini juga akan membahas secara rinci sistem alutsista yang dikaji oleh kementeriannya.
"Ada beberapa masalah saya juga laporkan, dan mungkin minggu depan saya juga akan mengundang beliau kesempatan pertama untuk ke kemhan dan kita akan paparan lebih rinci kondisi yang ada," ungkapnya.
Sebelumnya, Prabowo pernah mengatakan mengupayakan kenaikan anggaran pertahanan. Sebab, anggaran yang ada saat ini tak sampai satu persen dari gross domestic product (GDP) yang di tahun 2018 mencapai Rp14.837,4 triliun.
Mantan Danjen Kopassus itu bahkan mengatakan, jika dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara, anggaran pertahanan di Indonesia saat ini lebih kecil dibandingkan negara lain tanpa menyebut nama negara yang dimaksud.
Padahal anggaran pertahanan yang besar itu dirasa perlu, untuk menjamin kedaulatan dan memastikan tak ada kekayaan negara yang dicuri negara lain.
"Anggaran kita di Asia Tenggara terkecil dibanding negara tetangga kita. Kita tidak sampai satu persen dari GDP kita, dari produksi domestik bruto kita. Kita baru sekitar 0,8 persen," ungkapnya di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa, 3 Desember yang lalu.
