Jokowi dan Dinasti Politik Lewat Anak-Mantunya

Jokowi dan Dinasti Politik Lewat Anak-Mantunya

Presiden Joko Widodo (Instagram @Jokowi)

Bagikan:

JAKARTA - Majunya putra sulung dan mantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilkada 2020, menuai anggapan bahwa Jokowi tengah membangun dinasti politik. Keduanya sudah resmi mendaftarkan diri di DPP PDIP Jawa Tengah dan Sumatera Utara.

Banyak juga pihak yang menyebut keinginan Gibran dan Bobby ini terkesan terburu-buru. Sebab, Gibran maupun Bobby bisa disebut belum memiliki pengalaman di bidang politik pemerintahan, meraka pun baru saja bergabung menjadi anggota partai.

Sosok Jokowi yang notabene menjabat sebagai Presiden RI dan mantan Wali Kota Solo yang memiliki pengaruh besar di kota tersebut, dinilai dapat banyak membantu Gibran menaikkan pamornya. Sedangkan, untuk Bobby, langkahnya mungkin akan sedikit terjal. Hal ini jika berkaca pada Pilpres 2019 perolehan suara Jokowi-Ma'ruf hanya 46 persen di Medan.

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan, tidak dapat dipungkiri di Indonesia praktik dinasti politik sudah lama terjadi. Menurut dia, oligarki dan dinasti politik ini telah membajak demokrasi.

Ujang menilai, maraknya oligarki dan dinasti politik saat ini karena setiap pejabat menginginkan kelompok dan keluarganya mengisi jabatan-jabatan empuk.

"Munculnya Gibran ke panggung politik dalam memperebutkan kursi Wali Kota Solo merupakan bagian dari kemunculan dinasti politik keluarga Jokowi. Ditambah lagi dengan majunya Bobby Nasution, besannya di kontestasi Pilwakot Medan," kata Ujang, saat dihubungi VOI.id, di Jakarta, Jumat, 13 Desember.

Menurut Ujang, majunya Gibran dan Bobby adalah hak warga negara untuk dipilih dan memilih. Aturan pun tidak melarang keluarga presiden untuk berpolitik. Dalam hal ini maju pada kontestasi pemilihan kepala daerah.

"Itulah politik. Dulu Jokowi pernah bilang keuarganya tak akan masuk politik. Tapi sekarang masuk politik. Aturan tak melarang. Tapi ini merupakan contoh yang kurang baik. Karena jabatan-jabatan publik akan dikuasai oleh orang-orang tertentu," katanya.

Ujang menilai, jalan yang akan dihadapi Gibran dan Bobby berbeda. Meski keduanya adalah bagian keluarga Jokowi. Jalan Gibran dipastikan akan lebih mudah, ketimbang Bobby sang menantu.

Menurut Ujang, Bobby akan lebih sulit untuk menduduki kursi Wali Kota Medan. Ada lika-liku, mulai dari tidak semudah Gibran mendapatkan rekomendasi dari Megawati hingga usaha keras untuk meraih simpati masyarakat Medan.

"Peluang Gibran dapat restu Megawati dan PDIP hampir 99,9 persen. Rekomendasi dari Megawati dan PDIP untuk Gibran hanya soal waktu saja. Pada saatnya rekomendasi untuk pencalonan Gibran dari PDIP akan keluar. Sementara untuk Bobby, Mega akan mengkaji elektabilitas Bobby dulu," katanya.

 

Bantahan Jokowi

Presiden Jokowi akhirnya angkat bicara mengenai dugaan berbagai pihak tentang dirinya yang sedang membangun dinasti politik. Menurut dia, maju di Pilkada adalah soal kompetisi, bukan penunjukan. Ia meminta agar kompetisi tak disamakan dengan dinasti politik.

"Siapa pun punya hak pilih dan dipilih. Ya kalau rakyat enggak memilih gimana. Ini kompetisi, bukan penunjukan. Beda. Tolong dibedakan," ujar Jokowi, seperti dikutip dari detik.com

Jokowi mengingatkan, kompetisi dalam pilkada berpulang kepada rakyat. Sebagai pemegang hak suara, rakyat berhak menentukan pilihannya dalam memilih kepala daerahnya.

"Itu kan sebuah kompetisi. Kompetisi bisa menang bisa kalah. Terserah rakyat yang memiliki hak pilih," tuturnya.

Di samping itu, Jokowi mengaku enggan mencampuri urusan Gibran yang siap maju Pilkada. Ia meminta publik bertanya langsung kepada putra sulungnya.

"Kan sudah saya sampaikan bolak-balik. Bahwa itu sudah menjadi keputusan. Tanyakan langsung ke anaknya," ujar Jokowi.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selamat pagi. Pancasila adalah ideologi negara kita yang telah bertahan di tengah deru ombak ideologi-ideologi lain yang berusaha menggesernya. Yang penting saat ini adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila itu terutama kepada anak-anak muda yang jumlahnya 48 persen atau 129 juta dari seluruh penduduk Indonesia. Kalau tidak mengerti ideologi, tidak paham Pancasila, negara besar ini yang menjadi taruhannya. Karena itulah, pada presidential lecture di Jakarta kemarin saya mendorong BPIP memanfaatkan segenap medium komunikasi kesukaan anak-anak muda untuk internalisasi dan pembumian Pancasila. Manfaatkan aplikasi WhatsApp, Telegram, Line, hingga Kakao Talk. Gunakan layanan video YouTube, Netflix, hingga Iflix. Isi media sosial Instagram, Facebook, Twitter, hingga Snapchat. Kita banjiri dengan narasi-narasi besar tentang Pancasila agar tidak disalip oleh ideologi lain yang juga masuk melalui medium komunikasi tersebut. Kita juga hadirkan Pancasila melalui tiga hal yang paling disukai anak-anak muda yaitu olahraga, musik, dan film. Tidak masalah kita nebeng Didi Kempot, titip sama sad boy dan sad girl, jadi bagian dari “sahabat ambyar”, atau menumpang satu lirik di “Pamer Bojo”. Tidak apa-apa, demi nilai-nilai Pancasila yang menjangkau generasi muda seluas mungkin.

A post shared by Joko Widodo (@jokowi) on

Politik Dinasti di Dunia Timur Hal Biasa

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan politik dinasti di wilayah dunia timur, termasuk di Indonesia merupakan hal yang biasa. Hal itu menanggapi pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wali kota Solo dan Bobby Nasution sebagai calon wali kota Medan di Pilkada 2020.

Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto mengatakan posisi Gibran sebagai anak presiden hanya merupakan keuntungan yang tetap harus dibuktikan. Begitu pula dengan Bobby.

"Politik dinasti di wilayah dunia timur yang kayak gini biasa. Bahwa dinasti atau tidak dinasti kita ini di timur ada jarak dengan kekuasaan, itu biasa," ujar Bambang di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu, 11 Desember.

Bambang menuturkan Gibran hanya mendapat keuntungan karena merupakan anak seorang presiden. Sedangkan, Bobby sebagai menantu. Namun, dia mengatakan, keduanya harus membuktikan dirinya memiliki kapasitas sebagai kepala daerah agar tidak ditertawakan. Sebab, publik punya ukuran tersendiri.