PDIP Tak akan Berikan Privilege untuk Gibran

PDIP Tak akan Berikan <i>Privilege</i> untuk Gibran

Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto (Mery Handayani/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka resmi mendaftarkan diri untuk maju dalam kontestasi Pilkada Solo ke Kantor DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah di Semarang, pagi tadi.

Majunya Gibran menuai tudingan bahwa Presiden Jokowi tengah membangun dinasti politik. Sebagaimana, diketahui bersama sebelum menginjakkan kaki ke Jakarta untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi adalah mantan Wali Kota Solo.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto mengatakan, publik boleh berpersepsi apapun mengenai dugaan Jokowi sedang membangun dinasti. Namun, dia menegaskan, persepsi bukanlah fakta.

"Hari ini setiap orang boleh berpersepsi apapun. Siapapun boleh punya persepsi, bahwa yang diomongin ada yang berpersepsi seperti itu, tapi ada juga yang tidak," jelasnya.

Namun, Bambang memastikan, tidak ada keistimewaan untuk Gibran dari partainya. Semua yang dijalakan Gibran, sama dengan yang dilakukan oleh kader yang juga mendaftarkan diri untuk maju di Pilkada 2020.

"Kalau dalam proses penjaringannya di partai ini equal treatment. Semua diperlakukan sama. Mohon izin tentu Mas Gibran tidak diberikan karpet merah. Bahwa soal keputusan ketua umum ya monggo. Hari ini daftar, datang, nanti juga ada yang daftar lagi. Ini kan Kamis Legi. Hari baik bagi orang Solo. Pasti banyak yang daftar," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan menyarankan, agar penyelenggaraan Pilkada Solo 2020 harus berjalan transparan. Menurut dia, hal ini guna menghindari dugaan nepotisme.

"Iya makanya, harus betul-betul transparan. Penyelenggara pemilu betul-betul harus netral, aparat harus betul-betul netral," ucapnya, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Desember.

Meski begitu, Syarief melihat, netralitas dan transparansi sangat sulit untuk diterapkan. Dia menjelaskan, hal ini jika berkaca pada perhelatan pemilu kemarin.

"Tapi berdasarkan pengalaman kemarin ini, agak sulit untuk kita dapatkan itu saat ini," katanya.