JAKARTA - Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menegaskan tak akan membiarkan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tetap dipakai Rp19,8 miliar di tahun 2020.
Pasalnya, DPRD telah meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memangkas gaji TGUPP yang dibebankan APBD hanya untuk 50 orang, dari sebelumnya mencapai 67 orang.
"(Anggaran) berkurang. Kan hanya 50 orang, tergantung siapa saja yang akan dipilih," ucap Prasetio saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Desember.
Meski begitu, pagu anggaran yang diajukan memang tetap Rp19,8 miliar. Terhadap sisa anggaran 17 orang yang nantinya tak lagi menjabat sebagai anggota TGUPP, dikembalikan kepada kas daerah untuk alokasi lain.
"Sisa anggaran TGUPP, yang sekarang 50 orang, tergantung dia mau ngambil (orang-orangnya) yang mana untuk diefisiensikan. Sisa uang TGUPP itu diserahkan kepada BTT (biaya tak terduga)," tutur dia.
Terpisah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan anggaran TGUPP tak akan berkurang. Ia merasa DPRD hanya memberi masukan dan nantinya baka digunakan sebagai bahan pertimbangan evaluasi TGUPP.
"Anggaran tidak berubah. Mereka hanya merekomendasikan jumlah orang, tapi anggaran tidak berubah. Mereka memberikan masukan. Tentu akan kita pertimbangkan," tutur Anies.
Menambahkan, Plt Kepala Bappeda DKI Suharti menyebut pagu anggaran tetap disediakan seperti sebelumnya. Namun, dalam pelaksanaannya, anggaran tidak harus diserap seratus persen.
"Kalau sisa, nanti masuk ke yang lainnya di APBD perubahan," ungkap Suharti.
Meski demikian, semua keputusan di tangan Anies. Anies tetap mendengarkan masukan dari dewan. Namun, soal pembiayaan dan jumlah anggota TGUPP, tergantung revisi aturan yang akan dibuat Anies di tahun 2020.
"Nanti di awal tahun kan pasti ada pergub pembaruan (revisi Pergub DKI Nomor 16 Tahun 2019 tentang TGUPP) lagi," jelas dia.
Sebagai informasi, anggaran TGUPP kerap terseret dalam pembahasan rancangan APBD 2020, baik dalam rapat Komisi maupun rapat Badan Anggaran.
TGUPP adalah anak buah Anies yang tugasnya memastikan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Gubernur yang dicanangkan tiap tahun berjalan dengan lancar. KSD adalah penuangan visi dan misi Gubernur menjadi program kerja yang dilaksanakan oleh SKPD/OPD.
Ada perbedaan antara TGUPP dan SKPD. TGUPP adalah penghantar ide-ide dalam suatu program dan kebijakan yang dicanangkan oleh Gubernur untuk SKPD sebagai eksekutor.
Namun, seiring berjalannya waktu, DPRD mengeluhkan keberadaan TGUPP. Berbagai macam kritikan dilontarkan oleh anggota dewan. Mulai dari anggota yang berjumlah 67 orang, beban anggaran tahun 2020 yang mencapai Rp19,8 miliar namun kinerjanya tak bisa dievaluasi, hingga dugaan memperpanjang tangan proses pembuatan suatu kebijakan.
Terkait
