JAKARTA - Pemerintah menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebesar 100 persen pada 24 Oktober. Kebijakan ini akan berlaku pada 1 Januari 2020. Pemerintah beranggapan kebijakan ini sebagai solusi untuk menutup defisit anggaran.
Kebijakan ini menuai kontroversial. Di media sosial, khususnya Twitter, muncul tanda pagar bersentimen negatif dan membuat ini jadi trending topic selama beberapa waktu. Fenomena ini dipantau oleh Netray sejak tanggal tanggal 24 Oktober hingga 11 November. Hasil pemantauan Netray ini dipublikasikan di blog.netray.id.
Total kicauan terkait kenaikan BPJS selama 3 minggu, sejak diumumkan adalah 59.976 kicauan. Dari data Netray, sentimen negatif mendominasi sebagian besar kicauan warganet terkait BPJS pada periode ini. Dari 59.976 kicauan terkait topik ini, 28.384 di antaranya merupakan kicauan bersentimen negatif.
Untuk mengetahui tanggapan warganet terkait kenaikan iuran BPJS beberapa waktu lalu, Netray menelusuri penggunaan tagar yang berkembang terkait topik BPJS setelah kebijakan tersebut diumumkan.
30 Oktober: #BPJSMenyengsarakan
Tagar #BPJSMenyengsarakan naik pada 30 Oktober 2019 dengan total 1.939 kicauan yang didominasi sentimen negatif. Tagar tersebut naik antara pukul 21.00-22.00. Tagar #BPJSMenyengsarakan disambut baik oleh warganet sehingga memuncak pada 30 Oktober dengan total 1.031 kicauan dalam sehari.
Sebagian besar warganet kecewa dengan keputusan Presiden Jokowi dalam menaikkan iuran BPJS. Melalui tagar tersebut warganet ingin menyuarakan bahwa BPJS yang seharusnya menjamin kesejahteraan rakyat justru menyengsarakan dengan iuran yang dibebankan
31 Oktober: #BPJSDebtCollector
Setelah menaikkan tagar BPJS menyengsarakan pada 30 Oktober, warganet menaikkan tagar #BPJSDebtCollector keesokan harinya. Tagar #BPJSDebtCollector naik pada 31 Oktober 2019 dengan dominasi sentimen negatif. Tagar tersebut naik antara pukul 05.00-06.00. Tagar #BPJSDebtCollector memuncak pada 31 Oktober dengan total 750 kicauan dalam sehari.
Melalui tagar #BPJSDebtCollector warganet ingin menyampaikan kekecewaannya karena BPJS dirasa seperti debt collector. Warganet merasa kebijakan pemerintah tersebut tidak meringankan tetapi justru menyengsarakan. Terlebih lagi, warganet semakin kesal karena pemerintah telah menyiapkan sanksi untuk warganya yang tidak mau membayar iuran tersebut.
2 November: #BPJSMenyusahkanRakyat
Tagar #BPJSMenyusahkanRakyat naik pada 2 November dengan dominasi sentimen negatif. Namun puncak kicauan dengan tagar tersebut terjadi pada 3 November. Tagar #BPJSMenyusahkanRakyat mulai naik di Twitter antara pukul 13.00-14.00. Tagar #BPJSMenyusahkanRakyat memuncak pada 3 November 2019 dengan dominasi negatif.
Melalui tagar tersebut warganet ingin mempertanyakan kebijakan Presiden Jokowi dalam menaikkan iuran BPJS karena masih banyak rakyat yang hidup susah. Dalam kicauannya, warganet menyampaikan bahwa pemerintah seharusnya menjamin rakyat bukan semakin menyusahkan rakyat. Mantan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon pun ikut mengomentari fenomena kenaikan BPJS dengan menggunakan tagar tersebut.
3 November: #BPJSRentenir
Setelah tagar #BPJSMenyusahkanRakyat memuncak pada 3 November, muncul tagar baru terkait kekecewaan warganet pada kenaikan iuran BPJS, yaitu #BPJSRentenir. Total kicauan terkait tagar ini adalah 2.450 dengan dominasi sentimen negatif. Kicauan bertagar #BPJSRentenir naik antara pukul 05.00-06.00. Kicauan dengan tagar #BPJSRentenir memuncak pada 3 November dengan total 2.026 kicauan dalam sehari.
Warganet bahkan merasa rakyat ditumbalkan atau dijadikan penanggung beban atas defisit yang sedang diderita BPJS sehingga muncul tagar yang mengangkat gagasan bahwa BPJS adalah rentenir.
4 November: #BoikotBPJS
Tagar #BoikotBPJS muncul di Twitter pada 4 November 2019 dengan dominasi sentimen negatif. Warganet menaikkan tagar tersebut di antara pukul 05.00-06.00. Penggunaan tagar #BoikotBPJS memuncak pada 4 November dengan total 5.382 kicauan dalam sehari.
Dari pantauan kicauan warganet, mereka kesal karena melalui kenaikan iuran BPJS ini rakyat seolah dipaksa pemerintah untuk membayar upeti seperti zaman Belanda dahulu. Warganet juga kesal karena pemerintah melibatkan debt collector sebagai penagih agar rakyat mau membayar.
5 November: #BPJSPerampokanTerselubung
Setelah ramai-ramai ingin boikot BPJS pada 4 November, warganet memunculkan tagar provokatif #BPJSPerampokanTerselubung di hari berikutnya. Total kicauan bertagar #BPJSPerampokanTerselubung ialah 815 dengan dominasi sentimen negatif. Tagar ini naik pada 5 November antara pukul 04.00-05.00 pagi. Kicauan dengan tagar tersebut memuncak pada hari yang sama dengan total 720 kicauan dalam sehari.
Warganet menganggap kenaikan iuran BPJS sebagai tindakan perampokan terselubung. Warganet kesal karena rakyat diharuskan mendaftar BPJS walaupun tidak mampu membayar. Pada kenyataannya ekonomi terus melemah sehingga banyak rakyat yang kewalahan. Namun, di sisi lain pemerintah juga menyiapkan penagih bagi rakyat yang menunggak tidak bisa membayar tagihan.
BPJS, Riwayatmu Kini
Dari tagar-tagar yang paling banyak digunakan warganet dalam menyampaikan apirasinya tersebut dapat diketahui bahwa warganet merasa kecewa dan terbebani atas kenaikan iuran BPJS untuk 2020 nanti. Berikut adalah gambar jaringan percakapan warganet terkait topik BPJS pada 24 Oktober – 11 November 2019.
Jaringan percakapan warganet terkait topik BPJS dibanjiri garis berwarna merah. Artinya, topik terkait BPJS pada periode ini dipenuhi sentimen negatif dari warganet. Arus jaringan memusat pada @BPJSKesehatanRI, @jokowi, @DPR_RI, dan @msaid_didu. Hal tersebut karena banyak warganet yang menyebut dan menandai akun @BPJSKesehatanRI dalam menyampaikan aspirasinya terkait kenaikan BPJS.
Warganet juga banyak menandai akun @jokowi karena kebijakan tersebut tentu berada di bawah kewenangan Presiden Joko Widodo. Sementara akun @DPR_RI, dan @msaid_didu banyak disebut dan ditandai setelah muncul isu adanya drama yang dimainkan DPR dalam kicauannya berikut.
Kicauan Muhammad Said Didu terkait fenomena kenaikan iuran BPJS mendapat banyak tanggapan dari warganet lain. Said Didu mengkritisi permainan drama yang ia tujukan kepada DPR RI yang dirasa pura-pura ikut ambil suara ketika Presiden resmi menaikkan BPJS padahal keputusan tersebut adalah bagian dari kesepakatan DPR dengan pemerintah.
Terkait
