Ketika Erick Thohir Merahasiakan Masukan dari Mahfud soal Radikalisme di BUMN

Ketika Erick Thohir Merahasiakan Masukan dari Mahfud soal Radikalisme di BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir usai bertemu dengan Menko Polhukam membahas radikalisme (Wardhany Tsa Tsia/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendatangi kantor Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko polhukam) Mahfud MD. Kedatangannya ini untuk membahas soal adanya paham radikalisme di ranah kementerian yang dipimpinnya.

Dari pertemuan ini dia mendapatkan banyak masukan dari Mahfud MD. Hanya saja, dia tak akan memberitahukannya kepada publik.

"Beliau juga memberikan masukan mengenai radikalisasi yang ada di BUMN. ... (hasilnya) ya saya enggak boleh bilanglah," kata Erick kepada wartawan di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Desember.

Yang pasti, Erick akan segera menjalankan saran dari Mahfud itu. "Kalau Pak Menko yang perintah kita harus (menjalankan)," tegasnya sambil menambahkan tak boleh ada ideologi radikalisme yang dianut anak buahnya di Kementerian BUMN.

"Mungkin mereka itu mendapat masukan yang tidak benar saja, ini yang harus dijelaskan (diluruskan)," ungkapnya.

Terkait perkara radikalisme di kalangan petinggi BUMN, beberapa waktu lalu, Direktur Konsumer dan Komersial BTN Hirwandi Gafar, diduga menganut paham radikal. Dugaan ini muncul setelah Hirwandi mengunggah postingan lewat akun Twitternya mendukung gerakan tujuh juta status.

"Gerakan 7 juta status. Kami percaya Ulama dan mendukung perjuangannya. Jangan dishare tapi di copy, agar tembus 7 jt. VIRALKAN !!! #Gerakan7jutastatus," tulis Hirwandi di akun media sosialnya pada 23 Mei 2017. 

Selain postingan itu, ada juga foto Habib Rizieq dengan tulisan 'Kami Percaya Ulama, Habib Rizieq dan Mendukung Perjuangannya'.

Postingan yang viral ini lantas menimbulkan spekulasi jika Kementerian BUMN, banyak disusupi oleh ideologi lain. Hal ini kemudian langsung ditanggapi oleh Staf Menteri BUMN Bidang Komunikasi, Arya Sinulingga. Arya membantah isu tersebut dan mengatakan Kementerian BUMN tak kecolongan karena isu tersebut.

"Tidak ada kecolongan, kami tidak kecolongan," kata Arya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, 2 Desember.

Arya mengatakan, Kementerian BUMN telah memproses laporan ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, Hirwandi memastikan dirinya masih memegang teguh Pancasila. 

"Yang pasti soal itu kami sudah lihat. Kami anggap masih berada di koridor Pancasila. Kalau proses lanjutannya seperti apa nanti ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," tutupnya.