Kala Partai Pendukung Anies Turut Kritik Rumah DP 0 Rupiah

Kala Partai Pendukung Anies Turut Kritik Rumah DP 0 Rupiah

Salah satu lokasi rumah DP 0 rupiah (Diah Ayu Wardhani/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Fraksi PKS DPRD DKI mengkritik lambannya penambahan warga DKI yang sudah menghuni rumah susun sederhana milik (rusunami) DP 0 Rupiah. Kritik ini disampaikan dalam pemandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD DKI 2020. 

Kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin, lambannya proses penetapan tersebut karena proses yang tidak pasti dan tidak jelas unit fasilitasi pemilikan rumah sejahtera (UFPRS) dan BUMD Bank DKI. 

"Banyak pemohon hunian ini yang tidak jelas status pengajuannya baik di UFPRS maupun proses di perbankan. Padahal, ini program yang sangat baik dan ditunggu banyak warga yang ingin memiliki hunian layak dengan DP Nol ini," kata Arifin di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Desember. 

Karenanya, partai pendukung Anies Baswedan saat Pilgub DKI 2017 ini meminta UFPRS dan Bank DKI memperbaiki prosedur dan persyaratan untuk kepemilikan Rumah DP 0 Rupiah ini.

Dengan catatan, Rusunami Samawa ini mesti tetap menganut prinsip kehati- hatian (Prudent) untuk menghindari kemacetan pembayaran cicilan. 

"Fraksi PKS mendukung dikuranginya alokasi anggaran pinjaman untuk uang muka sambil terus mendukung upaya mempercepat dan memperbaiki proses kepemilikan rumah ini," jelas Arifin. 

Sebelumnya, dalam hasil kesepakatan RAPBD 2020, terdapat pemangkasan anggaran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) dengan program Rumah DP 0 Rupiah. Anggaran ini semula diajukan Rp2 triliun lalu dipangkas menjadi hanya Rp500 miliar.

Diketahui, Rumah DP 0 Rupiah yang berada di Klapa Village, Jakarta Timur ini pun baru terjual 100 unit. Padahal, rusunami tersebut memiliki 780 unit.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan, sebenarnya banyak warga yang mendaftar untuk membeli rusunami DP Rp 0. 

Banyak pula yang sudah dinyatakan memenuhi syarat administrasi oleh Dinas Perumahan. Namun, kebanyakan pendaftar tidak lolos verifikasi bank sehingga tidak bisa menyicil rusunami DP Rp 0.

"(Jumlah penghuni) masih rendah itu memang ada beberapa persyaratan di Bank DKI belum bisa lolos, jadi peminat banyak," kata dia.

Sebagai informasi, Pemprov DKI menargetkan pembangunan 13.500 unit hunian DP Nol Rupiah dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Pemprov DKI Jakarta 2018-2023.

Bangunan siap huni berada di Klapa Village dengan nama Menara Samawa yang terdiri dari 21 lantai dengan total 780 unit kamar. Sedangkan masing-masing lantai terdiri 39 unit kamar. 

Ada tiga tipe hunian yang disediakan oleh pengelola hunian itu seperti tipe studio yang berjumlah 240 unit, tipe 1 kamar tidur berjumlah 180 unit, dan tipe 2 kamar tidur dengan jumlah 360 unit.

Adapun jumlah harga rumah yang ditawarkan sangat beragam mulai dari Rp180 juta hingga Rp310 juta. Masyarakar diperbolehkan untuk mencicil dengan dana talangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank DKI dengan tenor maksimal 20 tahun.