Catatan Lembaga Survei tentang Kerja Kepala Daerah Hadapi COVID-19
Ilustrasi (Irfan Meidianto/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Sebanyak 33,3 persen masyarakat tak yakin dengan kinerja kepala daerah dalam menghadapi virus corona atau COVID-19. Kepala daerah dimintai memperbaiki kinerja mereka dalam menghadapi pandemi tersebut.

Demikian hasil survei Median, yang diikuti 800 responden dari total 20.658 nomor telepon yang dilakukan pada 6-13 April dengan margin of error sebesar 3,46 persen. 

Direktur Median, Rico Marbun mengatakan, selain karena tak yakin, survei ini menunjukkan ketidakpahaman masyarakat atas keputusan yang sudah diambil oleh kepala daerah.

"Ya, benar sekali (33,3 persen adalah angka tidak yakin dengan kepala daerah) dan bisa dibaca juga (masyarakat belum tahu kinerja kepala daerahnya masing-masing," kata Rico saat dihubungi VOI melalui pesan singkat, Senin, 27 April.

Berdasarkan hasil kerja masing-masing gubernur, survei ini mencatat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai sebagai salah satu kepala daerah yang melakukan langkah paling tepat dalam menangani virus tersebut. Sebanyak 24,1 persen masyarakat menilai Anies paling tepat dalam penanganan COVID-19.

Selanjutnya, disusul oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 9,6 persen, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 8,9 persen, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 8 persen, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini 3,7 persen.

Rico menganalisis, penilaian masyarakat terhadap Anies ini bisa terjadi karena Gubernur DKI Jakarta ini dianggap paling cepat dalam mengambil langkah dalam menangani penyebaran COVID-19.

"Publik melihat Anies Baswedan yang paling cepat tanggap dan pertama kali berinisiatif mengambil langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)," jelasnya.

DKI Jakarta menjadi wilayah pertama yang menerapkan PSBB sejak 10 April. Sebelum PSBB dilaksanakan, DKI Jakarta menerapkan pembatasan sosial seperti yang dianjurkan pemerintah pusat. Termasuk peliburan sekolah untuk belajar di rumah, peliburan kantor untuk bekerja dari rumah, pembatasan kegiatan ibadah dan digantikan dengan ibadah di rumah, serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum lainnya.

Selain karena dianggap lebih cepat melaksanakan PSBB untuk mencegah penyebaran virus ini, Rico menyebut, Anies dianggap publik tak segan dalam mengambil kebijakan yang dianggap berseberangan dengan pemerintah pusat dan dianggap sangat memaksimalkan komunikasi publiknya di tengah isu COVID-19.

"Bahkan, kalau kita ingat ini dilakukannya pada saat presiden belum tampil secara terbuka," ujarnya.

Sementara Ganjar, kata Rico, disukai oleh masyarakat karena kerap turun langsung ke tengah masyarakat dalam menangani COVID-19. Begitu juga dengan Ridwan Kamil yang kerap dianggap publik bergerak cepat melawan virus ini.

"Publik melihat ada gerakan dari Gubernur Jawa Barat untuk melakukan tes masal, mengikuti kebijakan PSBB di DKI untuk kota dan kabupaten di sekitarnya, turun ke beberapa tempat ibadah melakukan disinfeksi, dan menunjukkan empati dengan mengumumkan pemotongan gaji," jelasnya.

Rico mengatakan survei ini harus langkah perbaikan kinerja kepala daerah dan jajarannya dalam penanganan COVID-19. Salah satu caranya adalah dengan mengambil kebijakan yang lebih agresif untuk mencegah penyebaran virus tersebut dan berkomunikasi dengan masyarakat, entah melalui media sosial atau secara langsung.

Sedangkan untuk kepala daerah yang kinerjanya sudah dianggap baik dan tepat oleh publik, harus lebih fokus lagi dalam bekerja, termasuk menangani efek finansial dan sosial dari penyebaran COVID-19 di wilayah mereka.

"Saya pikir mereka, kepala daerah, sekarang ini harus lebih fokus bukan hanya kepada penanganan wabahnya," tutup Rico.