Penuh Kritik, Kartu Prakerja Diusulkan Jadi Modal Usaha Rakyat

JAKARTA - Program Kartu Prakerja menuai pro dan kontra. Pandemi virus corona atau COVID-19 ini mengubah fungsi awal program tersebut, yang seharunya untuk bantuan biaya pelatihan untuk angkatan kerja. Namun, dalam rangka merespons pandemi program ini, ditujukan untuk membantu masyarakat yang terdampak wabah.

Sebagian pihak juga mengganggap bahwa fasilitas pelatihan online dengan anggaran Rp1 juta per peserta dinilai tidak efektif. Sebab, anggaran tersebut lebih baik diberikan dalam bentuk bantuan langsung agar dapat membantu mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus menyarankan, pemerintah untuk mengkaji ulang implementasi program Kartu Prakerja. Menurut dia, distribusi kebijakan itu sebaiknya diubah menjadi bantuan langsung untuk menekan dampak ekonomi akibat krisis COVID-19 agar tidak semakin meluas.

"Menurut saya, program Kartu Prakerja diubah saja jadi bantuan langsung usaha atau padat karya. Jadi belajarnya langsung dengan usaha mandiri, bukan sekadar kursus online," tuturnya, dalam keterangan tertulis yang diterima VOI, di Jakarta, 21 April.

Deddy mengatakan, masyarakat akan mendapat manfaat lebih besar jika menerima anggaran langsung setelah mendaftar dan terverifikasi sebagai pendaftar Kartu Prakerja. Sehingga, program senilai Rp20 triliun tersebut bisa segera dimemanfaatkan untuk memulai dan menggerakkan usaha padat karya dan menggeliatkan perekonomian.

"Saat ini mereka lebih butuh dana untuk menggerakkan, create ekonomi, untuk menghidupkan usaha rakyat," jelasnya.

Di sisi lain, Deddy khawatir, manfaat program Kartu Prakerja tidak efektif karena pendaftar harus mengikuti pelatihan berbayar atau kursus online bertarif jutaan rupiah. Belum lagi risiko jika pelatihan berbayar itu tidak sesuai dengan kebutuhan dalam kondisi khusus seperti saat ini. Baiknya aplikator itu berfungsi sebagai pengelola data dan konseling bisnis.

"Kalau uang itu langsung ke pendaftar, maka ekonomi bisa bergerak dan mereka terbantu. Uang tidak masuk ke kantong pemilik aplikasi," ucapnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, dampak ekonomi akibat krisis COVID-19 sudah dirasakan masyarakat. Dalam kondisi yang khusus ini, kata Deddy, maka harus ada kebijakan khusus untuk meredam agar dampak tidak semakin meluas.

"Anggap saja dana Kartu Prakerja itu seperti dana bergulir, koperasi simpan pinjam misalnya. lebih bermanfaat untuk 5,9 juta orang yang sudah mendaftar," katanya.

Deddy mengatakan, dengan mengubah fasilitas program pelatihan menjadi modal usaha rakyat ini geliat ekonomi tercipta, karena uangnya tidak masuk ke pemain start up saja. Ia mengatakan, pendistribusian bantuan untuk modal usaha rakyat itu dapat dilakukan bertahap per dua juta pendaftar terverifikasi.

"Banyak usaha bisa dibuat masyarakat penerima bantuan itu, membuat ramuan rempah, vitamin, jual hasil produksi tani langsung konsumen, dan lainnya," jelasnya.