JAKARTA - DPRD DKI dan Pemprov DKI telah mengesahkan kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020 sebesar Rp87,9 triliun. Kesepakatan ini melewati berbagai pemangkasan anggaran.
Salah satu anggaran yang dipangkas ialah anggaran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) dengan program Rumah DP 0 Rupiah. Anggaran ini semula diajukan Rp2 triliun lalu dipangkas menjadi hanya Rp500 miliar.
Pemangkasan anggaran ini merupakan buntut dari pendapatan daerah yang tidak optimal, serta sebagian dana perimbangan dari pemerintah pusat yang tidak dibayarkan.
Anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Justin Adrian menganggap program DP 0 Rupiah bisa dipangkas karena ada solusi lain untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat dengan cara lain. Pemprov masih bisa menyewakan rumah susun seperti di Rusunawa Pasar Rumput.
"Ada rusunawa tersedia 6.000 unit, ketersediaanya belum maksimal. Rumah DP 0 rupiah di Jakarta Timur itu banyak yang belum terisi mungkin kaarena sosialisasinya yang kurang pas," kata Justin di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 28 November.
Dihubungi terpisah, Kepala Unit Fasilitas Pemilikkan Rumah Sejahtera (UFPRS) Dzikran Kurniawan bilang, tantangan baru yang mesti dihadapi pengelola program Rumah DP 0 Rupiah. Mereka mesti mencari cara lain untuk menalangi kredit pemilikan rumah (KPR) antara masyarakat yang membeli dan pihak swasta (pengembang).
"Jadi dana Rp500 miliar itu akan kita optimalkan. Kita akan lebih kreatif membuat skemanya (pembiayaan kredit Rumah DP Nol). Kita akan optimalkan dana ini lewat kolaborasi, bisa dari pihak swasta ataupun perbankan," ucap Dzikran.
Karenanya, Dzikran meminta masyarakat yang akan membeli rumah serta pihak swasta tidak perlu khawatir karena Pemprov akan mengatur strategi agar dana talangan KPR tetap tersalurkan. Mengingat, dana FPPR bakal dikucurkan setiap tahun anggaran.
"Intinya Rp500 miliar ini akan kita optimalisasi. Swasta tetap bangun saja, harganya dijamin tetap kompetitif, masyarakat yang kira-kira mampu silahkan mendaftar, kita akan sediakan dan optimalkan anggaran yang ada," ucap Dzikran.
"Karena ini kan masalah skenario finansial jangka pendek saja yang Rp500 miliar ini, jangka panjangnya nanti InsyaAllah bisa kita recover. Yang penting masyarakat jangan ragu tetap daftar," tambahnya.
Sebagai informasi, Pemprov DKI menargetkan pembangunan 13.500 unit hunian DP Nol Rupiah dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Pemprov DKI Jakarta 2018-2023.
Bangunan siap huni berada di Klapa Village dengan nama Menara Samawa yang terdiri dari 21 lantai dengan total 780 unit kamar. Sedangkan masing-masing lantai terdiri 39 unit kamar.
Ada tiga tipe hunian yang disediakan oleh pengelola hunian itu seperti tipe studio yang berjumlah 240 unit, tipe 1 kamar tidur berjumlah 180 unit, dan tipe 2 kamar tidur dengan jumlah 360 unit.
Adapun jumlah harga rumah yang ditawarkan sangat beragam mulai dari Rp180 juta hingga Rp310 juta. Masyarakar diperbolehkan untuk mencicil dengan dana talangan dari melalui Bank DKI dengan tenor maksimal 20 tahun.
