DPR Dukung Transformasi BUMN untuk Minimalkan Dampak COVID-19

JAKARTA - Virus corona atau COVID-19 di Indonesia penyebarannya kian meluas. Akibatnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak dapat menyetorkan dividen sesuai target di tahun ini. Namun, Kementerian BUMN telah menyiapkan agenda besar untuk melakukan transformasi agar dapat menstabilkan dampak tersebut.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, pihaknya memahami dampak negatif COVID-19 terhadap BUMN menyebabkan dividen 2020 berpotensi tidak tercapai. Bahkan, dividen 2021 diproyeksikan hanya tercapai 50 persen. Karena itu, DPR akan mendukung program Kementerian BUMN untuk atasi hal ini.

"Komisi VI mendukung tetap berjalannya tujuh program transformasi Kementerian BUMN agar efektivitas perusahaan BUMN dalam menjalankan operasional bisnisnya guna menghasilkan laba yang lebih besar, peningkatan dividen, dan memberikan nilai tambah bagi negara dapat tercapai," kata Aria, saat membacakan hasil rapat kerja Komisi VI dengan Kementerian BUMN, Jumat, 3 April.

Aria mengingatkan, pencapaian program tersebut harus sesuai dengan UU Nomor 19/2003 tentang BUMN. Pasal 65 ayat (2) yang berbunyi:

"Dalam melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepentingan BUMN, pemegang saham/pemilik modal, pihak ketiga, dan karyawan BUMN harus tetap mendapat perhatian."

Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, dividen perusahaan pelat merah di tahun ini akan meleset dari prediksi sebelumnya. Padahal awalnya diperkirakan akan meningkat bahkan sampai dua kali lipat. Karena itu, pihaknya akan tetap melanjutkan agenda besar yang telah disiapkan.

"Kami harapkan di tahun 2022 BUMN bisa kembali stabil. Karena ada tujuh agenda besar untuk transformasi BUMN," kata Erick.

Pertama, fokus BUMN. Rencana transformasinya adalah melakukan klasifikasi BUMN berdasarkan nilai ekonomi, pelayanan publik, atau keduanya. Status update saat ini, Kementerian BUMN sedang dalam tahap finalisasi pemetaan manajemen portofolio.

Kemudian, kedua, dinamika portofolio. Rencana transformasinya adalah Kementerian BUMN dapat menutup, menggabungkan, dan/atau membentuk kemitraan strategis. Adapun status update pada saat ini, Kementerian BUMN akan segera melakukan rasionalisasi anak perusahaan BUMN.

"Pada saat ini kita sudah melakukan langkah. Garuda Indonesia menutup 6 anak usahanya. Pertamina melakukan rasionaliasai 25 anak perusahaan dalam dua tahun. Tahun ini delapan, tahun depan 17. Telkom, tahun ini 20 perusahaan. Tapi ini baru tiga perusahaan," jelasnya.

Erick memastikan, berbagai penutupan ini mengutamakan agar para pekerja tidak dikeluarkan, atau dengan kata lain akan dialihkan kepada usaha-usaha lain. Menurut dia, efisiensi diprioritaskan untuk keuangan dan memperkuat cashflow.

Ketiga, penanganan proyek strategis. Rencana transformasinya adalah BUMN tetap bertanggung jawab terhadap pembiayaan Public Service Obligation (PSO) melalui formalisasi pendanaan pemerintah.

"Kami sudah rapat dua, tiga kali dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan bukan tidak mungkin ke depan seluruh subsidi yang masuk ke BUMN sudah ditiadakan tetapi langsung ke rakyat. Seperti pupuk, listrik, dan lain-lain," ucapnya.

Namun, Erick enggan untuk mengungkap secara detail formulanya. Sebab, hal ini merupakan domain Kementerian Keuangan yang akan bertugas memaparkan lebih detail.

Keempat, membangun ekosistem yang sehat dengan kolaborasi antara BUMN, BUMD, BUMDes, Swasta dan mitra strategis. Salah satunya juga untuk COVID-19, karena seperti diketahui BUMN memiliki keterbatasan pemanfaatan rumah sakit (RS).

BUMN memiliki 65 RS BUMN. Namun, Erick mengungkap, dari total keseluruhan tersebut hanya ada sebanyak 35 RS yang siap untuk penanganan COVID-19.

"Itu kemarin kami rapat dengan rumah sakit swasta, lab swasta, bagaimana kami menyinergikan terutama di tempat-tempat episentrum. Lalu juga saya melaporkan, apa yang waktu itu kami tandatangani dengan Pemerintah DKI mengenai moda integrasi tranportasi. Alhamdulillah dengan kondisi ini kami tetap jalankan," ucapnya.

Erick juga memastikan, beberapa renovasi yang saat ini sedang berjalan di Tanah Abang, Juanda, dan Sudirman tetap lanjut. Sebab, hal ini memang sesuai target selesai pada Januari 2021.

"Lalu juga Semen Indonesia dengan Rembang, kami mungkin akan finalisasi dengan gubernur Jawa Tengah dalam minggu depan. Walaupun tanda tangannya virtual tetapi ini bagaimana kami membangun ekosistem antar BUMN dengan desa, yaitu hasil kerja samanya sendiri akan membantu penyerapan tenaga kerja sebanyak 1000 orang," katanya.

Menurut Erick, 80 persen tenaga kerja berasal dari Rembang untuk pabrik dan 245 tenaga kerja untuk BUMDes. Lalu, BUMN juga berkomitmen untuk terus menurunkan angka kemiskinan, dari yang sebelumnya 19 persen pada tahun 2015 menjadi 15 persen.

Kelima, tata kelola (governance). Kementerian BUMN menentukan pimpinan dan model bisnis setiap klaster BUMN. Saat ini, Kementerian BUMN sedang dalam proses finalisasi menekan klaster BUMN dari 27 klaster menjadi 14 sampai 16 klaster.

"Ini tidak ada hubungan dengan subholding yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Tetapi klaster ini tentu lebih kecil dari jumlah subholding yang akan kami lakukan ke depan," ucapnya.

Erick menjelaskan, klaster tersebut sesuai dengan arahan Komisi VI, bahwa kluster ini dilihat dari value chain atau juga supply chain. Karena itu, pihaknya mengurangi kembali klasternya seperti ini. Sehingga, kedua wakil menteri (Wamen) nanti hanya memegang tujuh sampai delapan klaster.

Keenam, inovasi dan kepemimpinan teknologi. Kementerian BUMN membuat pusat teknologi, dan innovation center. Pihaknya sedang melakukan pemetaan innovation center yang dimiliki masing-masing BUMN.