Airlangga Pastikan Alat Kesehatan dan Farmasi di Dalam Negeri Memadai

JAKARTA - Pemerintah memutuskan menambah anggaran belanja dalam APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, tambahan anggaran tersebut diprioritaskan untuk mendukung sektor kesehatan.

Menurut Airlangga, sebesar Rp75 triliun dari anggaran tambahan APBN diperuntukan bagi tenaga medis dan belanja penanganan kesehatan. Sebesar Rp65,8 triliun digunakan untuk belanja penanganan kesehatan seperti alat kesehatan, alat pelindung diri (APD), rapid test, reagen. Termasuk juga, untuk sarana dan prasarana kesehatan serta dukungan sumber daya manusia (SDM).

Selanjutnya, sebesar Rp5,9 triliun ditujukkan sebagai insentif khusus bagi tenaga medis pusat sebesar Rp1,3 triliun dan tenaga medis daerah sebesar Rp4,6 triliun.

Airlangga mengatakan, dirinya juga sudah memastikan ketersediaan alat kesehatan di dalam negeri memadai. Sementara untuk APD, terdapat 28 perusahaan produsen yang memiliki kapasitas produksi hingga 17,36 juta buah per bulan.

Terkait dengan kelengkapan seperti gown atau surgical gown, kata Airlangga, sebanyak lima perusahaan memproduksinya di dalam negeri dengan kapasitas 508.800 buah per bulan.

"Perusahaan tersebut selama ini sudah melakukan ekspor dan bisa memenuhi kebutuhan nasional," katanya, dalam video conference bersama wartawan, di Jakarta, Rabu, 1 April.

Sementara itu terkait kebutuhan farmasi dan fitofarmaka, kata Airlangga, Indonesia memiliki perusahaan-perusahaan farmasi nasional baik BUMN atau perusahaan multinasional yang bisa memproduksi obat-obatan yang diperlukan dalam negeri.

"Sebesar 76 persen dari kebutuhan obat nasional sudah mampu dipenuhi oleh industri farmasi di dalam negeri. Sisanya sebesar 24 persen merupakan obat paten dan berteknologi tinggi yang memang masih harus diimpor," katanya.

Terdapat 206 perusahaan farmasi, yaitu terdiri dari empat BUMN seperti  PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk, PT Biofarma Tbk, dan PT Phapros Tbk. Serta 178 industri farmasi swasta dan 24 perusahaan multinasional lainnya.